Respons Dugaan Mark Up Komponen Haji, Plt Jubir KPK: Silakan Laporkan Supaya Kami Tindaklanjuti

Jakarta, MI- Dugaan adanya mark up sejumlah komponen biaya haji sebagaimana dilontarkan Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid baru-baru ini mendapat respons dari institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat dihubungi tim redaksi via pesan WhatsApp, Selasa (07/02/2023) Plt Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri menegaskan, peran dan partispasi aktif masyarakat dalam upaya memerangi dan memberantas korupsi memang sangat dibutuhkan. "Peran masyarakat penting dalam pemberantasan korupsi," ucap Ali Fikri. Menyinggung soal adanya dugaan mark up komponen haji yang dilontarkan Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, KPK, kata Ali Fikri, sangat terbuka terhadap berbagai laporan yang disampaikan masyarakat. "Silakan laporkan supaya bisa kami tindaklanjuti. Mekanismenya memang demikian," kata Ali Fikri menjelaskan. Saat ditanya terkait sejauh mana tata kelola keuangan haji berdasarkan pengamatan KPK, hingga berita ini diturunkan, Ali Fikri belum memberikan responsnya. Sebelumnya, Legislator dari Fraksi Partai Gerindra, Abdul Wachid mengungkapkan, ada sejumlah persoalan krusial dibalik terus naiknya biaya haji dari tahun ke tahun. "Pasca kami panitia kerja (panja) Haji Komisi VIII kunker ke Arab Saudi kemarin banyak ditemukan sejumlah komponen biaya haji yang tidak masuk akal. Mulai dari penyediaan katering, transportasi udara hingga hotel," beber Wachid kepada wartawan, Senin (06/02/2023) kemarin. Wachid mengungkapkan, dari sejumlah biaya komponen tersebut di atas patut diduga jadi celah permainan oknum-oknum tertentu. "Komponen-komponen tersebut berpotensi jadi bancakan oknum-oknum, kami mencium aroma mark up di dalam biaya komponen-komponen haji. Kami menduga dari sejumlah komponen itu ada potensi markup yang cukup besar. Persoalan inilah yang mestinya diurai dan diselesaikan karena sejumlah komponen inilah yang selama ini berkontribusi terhadap kenaikan biaya haji alias memberatkan," papar Wachid.