Putusan PN Jakpus Bikin Gaduh Situasi Politik Nasional Jelang 2024

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 3 Maret 2023 19:06 WIB
Jakarta, MI - Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) yang memerintahkan KPU RI untuk menunda Pemilu membuat situasi jelang Pemilu menjadi gaduh. "Putusan PN Jakpus berpotensi membuat gaduh situasi politik nasional," kata pengamat politik dari Citra Institute, Yusak Farchan kepada Monitor Indonesia, Jumat (3/3). Pria yang akbar disapa Yusak itu menyampaikan, meskipun belum bersifat final atau inkract, putusan tersebut sangat mengganggu tahapan Pemilu yang sedang berjalan. "Putusan tersebut berpotensi mengganggu tahapan pemilu yang sedang berlangsung," jelasnya. Yusak mengatakan, putusan tersebut jelas menabrak norma konstitusi dan sistem penegakan hukum Pemilu dan Undang-Undang Pemilu. Substansi putusan PN Jakpus itu, kata Yusak, sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya terkait pasal yang mengatur Pemilu. Sebab, Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Dekan FISIP Universitas Sutomo ini menilai bahwa hakim PN Jakpus telah keliru dalam memahami objek gugatan dari Partai Prima. Meskipun putusan tingkat pertama, KPU RI yang masih bisa banding dan kasasi, tetapi perlu dipertanyakan kompetensi hakim PN Jakpus dalam memutuskan perkara tersebut. "Sehingga putusannya juga keliru. Tidak ada kewenangan PN memutuskan masalah sengketa pemilu, termasuk masalah verifikasi parpol," jelasnya. Yusak menyarankan, atas kegaduhan yang disebabkan hakim PN Jakpus dalam memutuskan gugatan Partai Prima. Komisi Yudisial perlu turun tangan untuk menyelesaikan kegaduhan ini. "Oleh karena itu, Komisi Yudisial harus turun tangan untuk memeriksa majelis hakim pada perkara tersebut," tandasnya. (ABP)

Topik:

PN Jakarta Pusat Politik Citra Institute Yusak Farchan gaduh

Berita Sebelumnya

Komisi VII DPR Dorong BPK dan KPK Pantau Pemberian Insentif untuk Pembelian Kendaraan Listrik

Berita Selanjutnya

Soal Impor Kereta Bekas Jepang, Komisi V DPR Minta Kemenperin dan KCI Tidak Saling Lempar Tanggung Jawab

Berita Terkait

Nasional
Presiden RI, Prabowo Subianto (Foto: Dok MI)

Prabowo Teken Perpres, IKN jadi Ibu Kota Politik di 2028

20 September 2025 16:53 WIB

Opini
Rasmin Jaya, Ketua DPC GMNI Kota Kendari (Foto: Dok MI)

Sirkulasi Parpol Di tengah Ketimpangan Sosial

19 April 2025 20:28 WIB

Politik
Prabowo Subianto dan Puan Maharani. (Dok. MI)

Puan Maharani Tegaskan Prabowo Presiden: Tak Ada Matahari Kembar di Pemerintahan

14 April 2025 14:33 WIB

Politik
Ketua The Yudhoyono Institute (TYI), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat beberkan sikap politik luar negeri Indonesia. (Foto. Rizal)

SBY: Politik Bebas Aktif Bukan Berarti Diam, Indonesia Harus Siap Hadapi Gejolak Dunia

13 April 2025 20:01 WIB

Nasional
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat Sambut Presiden Prabowo Subianto (Foto. Rizal)

Prabowo Hadiri Penutupan Kongres VI Demokrat, AHY-SBY Kembali Pimpin Partai

25 Februari 2025 19:47 WIB

Politik
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk periode 2025-2030 (Foto: Rizal).

AHY Resmi Pimpin Demokrat 2025-2030, SBY Kembali Jadi Ketua Majelis Tinggi

24 Februari 2025 23:00 WIB