Sekjen PPP Minta Pertamina Perhatikan Kebutuhan Pokok Warga Terdampak Kebakaran Depo Plumpang

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 6 Maret 2023 12:39 WIB
Jakarta, MI- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi berharap adanya kajian mendalam dan komprehensif terkait dengan solusi pasca kebakaran yang terjadi di depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara. Hal itu disampaikan Arwani menanggapi kebakaran yang terjadi di depo Pertamina Plumpang, Koja Jakarta Utara, Jumat,(3/3/2023), malam. Diketahui, akibat kebakaran tersebut sejumlah pemukiman warga disekitar depo Pertamina Plumpang habis dilahap si jago merah. Pasca kebakaran tersebut, mencuat usulan untuk menata ulang lokasi depo hingga merelokasi warga sekitar. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri BUMN Erick Thohir dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mencari solusi. “Harus ada kajian mendalam dan komprehensif, bagaimana Pertamina, amanat konstitusi yang diberikan kepada Pertamina dalam hal penyediaan kebutuhan dasar pokok bagi warga dalam hal ini minyak dan gas, itu juga tetap bisa berjalan lebih baik lagi dan safety lagi,” kata Arwani, Senin (6/3/2023). Arwani berharap, agar masyarakat mendapatkan jaminan tempat tinggal terlepas dari pro dan kontra. Ia pun mengatakan baik dari sisi kinerja maupun tanah itu sendiri domain berbeda. “Tentu masyarakat harus mendapatkan jaminan dari tempat tinggal mereka, terlepas dari pro dan kontra, terkait dengan bagaimana kinerja Pertamina itu sendiri atau status tanah itu sendiri saya kira itu dua hal yang menjadi domain berbeda,” kata Arwani. Ia pun menekankan, agar saat ini pemerintah fokus pada penanganan warga terdampak. Dan kedua, lanjut dia, para pakar, ahli dan pejabat terkait harus mengedepankan kinerja Pertamina. “Saat ini mari fokus pertama penanganan pada warga terdampak, dan kedua para pakar, ahli dan pejabat terkait harus mengedepankan keselamatan, kedepankan kinerja Pertamina yang harus lebih baik lagi,” pungkasnya.

Topik:

Depo Plumpang

Berita Sebelumnya

Diduga Rezim Dibalik Putusan PN Jakpus untuk Tunda Pemilu 2024

Berita Selanjutnya

Pertemuan Surya Paloh dan Prabowo Hanya untuk Kepentingan Elektoral