Wakil Rakyat di Parlemen Dibayang-bayang Monopoli Ketum Parpol

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 3 April 2023 09:41 WIB
Jakarta, MI - Pernyataan kontroversi yang disampaikan Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul soal pengesahan RUU Perampasan Aset tergantung ketua umum partai politik (parpol) dinilai janggal. Analis politik dari Citra Institute, Efriza, menjelaskan, wakil rakyat yang ada di Parlemen seharusnya lebih mementingkan kepetingan rakyat bukan partai. "Ini menjadi janggal. Padahal setelah reformasi bahwa anggota DPR mendapatkan keistimewaan untuk menandingi eksekutif dalam Pasal 20A ayat (3) dijelaskan bahwa setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas," katanya kepada Monitor Indonesia, Senin (3/4). Menurutnya, tidak banyak wakil rakyat yang ada saat ini telah mengabaikan kualitasnya. Dan, terkesan hanya patuh kepada perintah partai. Padahal, mereka yang sekarang duduk manis di Senayan dipilih oleh rakyat. "Namun hak ini terabaikan oleh kualitas anggota DPR-nya, juga disertai fakta nyata anggota DPR diawasi oleh realitas adanya fraksi, yang mana fraksi perpanjangan tangan DPP, DPP maunya si Ketua Umum atau Dewan Pembina Partai," jelasnya. Efriza menambahkan, jika para wakil rakyat itu tidak mematuhi perintah partai, kemungkinan besar akan PAW (Pergantian Antar Waktu) oleh ketua umum partai. Sebab, tidak bisa menjadi kepenjangan mulut dari partainya. "Jika anggota DPR yang mbalelo berbeda suara dengan arahan DPP akan di recall. Inilah fakta nyata bahwa partai politik di Indonesia telah di hegemoni dan di monopoli oleh seorang ketua umum yang mana kewenangannya itu dilembagakan dalam suara DPP," tandasnya. (ABP) #Wakil Rakyat di Parlemen Dibayang-bayang Monopoli Ketum Parpol #RUU Perampasan Aset

Topik:

DPR RI Komisi III Bambang Pacul Ruu perampasan aset

Berita Sebelumnya

DPR Sebut Ada Oknum Operasi Senyap Soal Pembahasan RUU Kesehatan, Siapa?

Berita Selanjutnya

Skandal Rp 349 T Jangan Ditutup-tutupi, DPR Harus Jadi Representasi Rakyat

Berita Terkait

Nasional
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar (kiri), peneliti masalah Ketenagakerjaan Universitas Parahyangan Bandung, Indrasari Tjandraningsih (tengah) dan Moderator Endang Rokhani (kanan) (Foto: Adelio Pratama)

Lokakarya YFAS 90-FGSBM: Perlindungan Buruh dan Pengawas Ketenagakerjaan jadi Sorotan

15 jam yang lalu

Politik
Kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh (Foto: Dok MI/Antara)

Legislator PKB Dukung KPK Usut Tuntas Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

19 jam yang lalu

Nasional
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Singgih Januratmoko (Dok. MI)

Singgih Januratmoko Desak Kemenag Tuntaskan Masalah Sertifikasi dan Inpassing Guru Madrasah

27 Oktober 2025 18:51 WIB

Ekonomi
Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun (Dok. MI)

Dana Kas Daerah Rp234 T– Masbakhun: Perlu Evaluasi Menyeluruh agar Dana Tak Mengendap

26 Oktober 2025 13:55 WIB

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Istimewa)

MKD Gelar Sidang Etik Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio pada Pekan Depan

23 Oktober 2025 12:00 WIB

Hukum
Pakar hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih (Foto: Dok MI/Pribadi)

Kejagung Sita Rp13,2 T Korupsi CPO, Pakar TPPU: Saatnya RUU Perampasan Aset Disahkan!

21 Oktober 2025 12:57 WIB