Skandal Rp 349 T Jangan Ditutup-tutupi, DPR Harus Jadi Representasi Rakyat

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 3 April 2023 11:33 WIB
Jakarta, MI - Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, mengatakan, ketegangan antara Anggota Komisi III DPR RI dengan Mahfud MD dinilai sebagai hal yang wajar. Dikatakan Hari, Anggota Komisi III, Arteria Dahlan yang sempat bersitegang denga Mahfud MD hanya menjalan tugas dan fungsinya sebagai legislator. "Arteria dalam posisi legislatif tentunya menjalankan salah satu fungsi yaitu pengawasan," katanya kepada Monitor Indonesia, Senin (3/4). Meski begitu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat, para anggota DPR RI itu juga harus mengedepankan kepentingan rakyat yang telah memilihnya. "DPR mempunya fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat," jelasnya. Dalam kasus transaksi jumbo di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kata Hari, bahwa DPR juga berupaya agar skandal tersebut bisa diungkap secara luas. Selain itu, para wakil rakyat juga tidak boleh menutup-nutupi skandal yang menyangkut kementerian pimpinan Sri Mulyani itu. "DPR tidak menutupi, tapi lebih kepada menjalankan fungsi pengawasan," tuturnya. Disamping itu, lanjut Hari, DPR juga harus mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada kepentingan rakyat. "DPR dapat melakukan tindakan kritis atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat," tandasnya. (ABP) #DPR Harus Jadi Representasi Rakyat #Transaksi Jumbo Kemenkeu #Skandal Rp 349 T  

Topik:

DPR RI Komisi III kemenkeu Hari Purwanto SDR Studi Demokrasi Rakyat Transaksi Jumbo

Berita Sebelumnya

Wakil Rakyat di Parlemen Dibayang-bayang Monopoli Ketum Parpol

Berita Selanjutnya

Bawaslu Sudah Periksa Beberapa Saksi Terkait Amplop Berlogo PDIP

Berita Terkait

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Istimewa)

MKD Pastikan Sidang Etik Sahroni hingga Uya Kuya Digelar Pekan Depan

4 jam yang lalu

Nasional
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar (kiri), peneliti masalah Ketenagakerjaan Universitas Parahyangan Bandung, Indrasari Tjandraningsih (tengah) dan Moderator Endang Rokhani (kanan) (Foto: Adelio Pratama)

Lokakarya YFAS 90-FGSBM: Perlindungan Buruh dan Pengawas Ketenagakerjaan jadi Sorotan

28 Oktober 2025 19:46 WIB

Politik
Kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh (Foto: Dok MI/Antara)

Legislator PKB Dukung KPK Usut Tuntas Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

28 Oktober 2025 15:30 WIB

Nasional
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Singgih Januratmoko (Dok. MI)

Singgih Januratmoko Desak Kemenag Tuntaskan Masalah Sertifikasi dan Inpassing Guru Madrasah

27 Oktober 2025 18:51 WIB

Ekonomi
Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun (Dok. MI)

Dana Kas Daerah Rp234 T– Masbakhun: Perlu Evaluasi Menyeluruh agar Dana Tak Mengendap

26 Oktober 2025 13:55 WIB

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Istimewa)

MKD Gelar Sidang Etik Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio pada Pekan Depan

23 Oktober 2025 12:00 WIB