Bawaslu Tolak Gugatan Partai PRIMA

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 9 Mei 2023 14:21 WIB
Jakarta, MI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menolak gugatan yang diajukan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) karena tidak lolos verifikasi faktual (verfak). Hal itu sebagaimana disampaikan Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (9/5). "Partai Prima memang tidak bisa diterima dengan persoalan Bawaslu sudah selesai," kata Totok. Totok menjelaskan, gugatan yang diajukan Partai PRIMA ke Bawaslu tidak dapat diterima karena sebelumnya partai pimpinan Agus Jabo Priyono juga telah mengajukan sengketa dengan persoalan yang sama. "Karena masih menjadi tindaklanjut dari dugaan pelanggaran administrasi, sesuai Perbawaslu nomor 16, karena masih satu tarikan nafas," ujar Totok. Sebelumnya, kata Totok, Bawaslu telah memutus perkara sengketa yang diajukan Partai PRIMA yakni mengenai verifikasi faktual (verfak) ",Karena putusan Bawaslu adalah menjalani perbaikan dengan mengeluarkan tahapan yang sama," jelas Totok. "Sehingga, kalau dia mengajukan permohonan ini, permohonan yang masih dalam konteks tindaklanjut putusan Bawaslu ini," tandas Totok. (ABP)     #Bawaslu Tolak Gugatan Partai PRIMA #Partai PRIMA Tidak Lolos Verfak

Topik:

Bawaslu Gugatan Partai PRIMA Sengketa pemilu

Berita Sebelumnya

Bawaslu Temukan Masalah di Silon Pencalonan DPD

Berita Selanjutnya

PKS Akui KPP Bakal Lakukan Pertemuan Bahas Cawapres Anies

Berita Terkait

Nasional
Anggota Bawaslu RI, Puadi (Foto: Dok MI)

Bawaslu Setuju Dengan Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

29 Juni 2025 12:43 WIB

Hukum
PT Astra Otoparts Tbk. (Foto: Dok MI)

Astra Otoparts Digugat Rp633 Miliar, Etika Korporasi Dipertanyakan

1 Mei 2025 16:34 WIB

Ragam
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar acara Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 di ruang pertemuan lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) (Foto: MI/Jiani)

HUT ke-17, Bawaslu Konsisten Jaga Demokrasi Bangsa

15 April 2025 17:22 WIB

Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberkan PSU saat Raker dengan Komisi II DPR. (Foto: Rizal)

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK

10 Maret 2025 16:08 WIB

Nasional
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja (Foto: Dok MI)

Kekurangan Dana, Bawaslu Butuh Rp 90 Miliar Untuk Pengawasan PSU

10 Maret 2025 13:30 WIB

Politik
DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI lantaran terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Hasyim merupakan teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024). (Foto: Dok MI/Aswan)

Soroti 24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Minta DKPP Periksa Aduan ke KPU dan Bawaslu

27 Februari 2025 20:25 WIB