Bawaslu Temukan Masalah di Silon Pencalonan DPD

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 9 Mei 2023 13:03 WIB
Jakarta, MI - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Lolly Suhenty mengungkapkan, ada sejumlah calon anggota DPD RI yang telah mengajukan sengketa Pemilu ke Bawaslu. Lolly menyampaikan, pengajuan sengketa proses Pemilu yang dilakukan para calon anggota DPD itu berkaitan dengan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Lolly menyampaikan, banyak calon anggota DPD mengajukan sengketa ini mengeluhkan Silon yang tidak berjalan secara optimal. Misalnya, data dari para calon anggota DPD yang merupakan mantan narapidana tidak terlihat didalam Silon. "Calon DPD kemarin ada beberapa, datanya tidak tercover dan itu dari terpidana," kata Lolly. Lolly menyampaikan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan lebih mendalam terkait calon anggota DPD yang merupakan mantan narapidana. Sebab, didalam Silon data dari mantan narapidana yang mendaftar sebagai calon anggota DPD tidak dapat terlihat. "Tapi nanti, kami akan cari lebih detail. Tidak ada terkait dengan mantan terpidana," ujar Lolly. Mantan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Jabar) ini mengatakan bahwa pihaknya hanya bisa melihat status dari data yang telah diunggah oleh para calon anggota DPD di Silon. "Semuanya berkaitan dengan MS (Memenuhi Syarat) dan BMS (Belum Memenuhi Syarat)," tandas Lolly. (ABP)   #Bawaslu Temukan Masalah di Silon Pencalonan DPD #Silon KPU Bermasalah

Topik:

Bawaslu Silon Pencalonan DPD

Berita Sebelumnya

Gara-gara Silon, 81 Calon DPD Ajukan Sengketa ke Bawaslu

Berita Selanjutnya

Bawaslu Tolak Gugatan Partai PRIMA

Berita Terkait

Nasional
Anggota Bawaslu RI, Puadi (Foto: Dok MI)

Bawaslu Setuju Dengan Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

29 Juni 2025 12:43 WIB

Ragam
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar acara Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 di ruang pertemuan lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) (Foto: MI/Jiani)

HUT ke-17, Bawaslu Konsisten Jaga Demokrasi Bangsa

15 April 2025 17:22 WIB

Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberkan PSU saat Raker dengan Komisi II DPR. (Foto: Rizal)

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK

10 Maret 2025 16:08 WIB

Nasional
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja (Foto: Dok MI)

Kekurangan Dana, Bawaslu Butuh Rp 90 Miliar Untuk Pengawasan PSU

10 Maret 2025 13:30 WIB

Politik
DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI lantaran terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Hasyim merupakan teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024). (Foto: Dok MI/Aswan)

Soroti 24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Minta DKPP Periksa Aduan ke KPU dan Bawaslu

27 Februari 2025 20:25 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf (Foto: Dok MI/Ant)

24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Nilai KPU dan Bawaslu Sengaja Lalai hingga Negara Tekor Rp 1 Triliun

27 Februari 2025 20:07 WIB