Menteri Nyaleg Tak Perlu Mundur, Bawaslu Ingatkan untuk Tidak Gunakan Fasilitas Negara

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 23 Mei 2023 20:00 WIB
Jakarta, MI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menegaskan bahwa menteri yang mencalonkan diri sebagai caleg tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya. "Enggak usah mundur," kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/5). Namun dia memastikan, Bawaslu akan melakukan pengawasan terhadap menteri yang mencalonkan diri sebagai caleg di Pilpres 2024 mendatang. Pengawasan itu dilakukan untuk memastikan para menteri tidak menggunakan fasilitas dengan dalam pencalegannya. "Yang pasti ada pengawasan dari Bawaslu untuk mengawasi menteri tersebut untuk tidak menggunakan fasilitas negara," jelas Bagja. Bagja mencontohkan, jika menteri sedang menjalankan program dari kementerian, Bawaslu dalam hal ini akan memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan Pileg atau Pemilu. "Yang perlu dilihat adalah penggunaan program-program kementerian tersebut terhadap dirinya apakah digunakan untuk kepentingan Pemilu (atau) untuk kepentingan pencalegannya," kata Bagja. Jika program tersebut diketahui untuk kepentingan pencalegannya,kata Bagja, Bawaslu akan memberikan sanksi, sebab telah melanggar aturan. "Kalau tidak digunakan maka tidak melanggar, kalau digunakan ya melanggar," tandas Bagja.           #Menteri Nyaleg Tak Perlu Mundur #Bawaslu Ingatkan untuk Tidak Gunakan Fasilitas Negara

Topik:

Bawaslu Menteri Nyaleg Fasilitas Negara

Berita Sebelumnya

Tamparan Keras untuk DPR dari Mahfud: Hedonis, Foya-foya, Sewenang-wenang, Buat Aturan Mencekik, Tak Peduli Lagi dengan Masyarakat

Berita Selanjutnya

Soroti Korupsi Pengelolaan Emas, DPR: Negara Harus Hadir Kalau Tidak Mau Dianggap Tebang Pilih

Berita Terkait

Nasional
Anggota Bawaslu RI, Puadi (Foto: Dok MI)

Bawaslu Setuju Dengan Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

29 Juni 2025 12:43 WIB

Ragam
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar acara Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 di ruang pertemuan lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) (Foto: MI/Jiani)

HUT ke-17, Bawaslu Konsisten Jaga Demokrasi Bangsa

15 April 2025 17:22 WIB

Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberkan PSU saat Raker dengan Komisi II DPR. (Foto: Rizal)

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK

10 Maret 2025 16:08 WIB

Nasional
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja (Foto: Dok MI)

Kekurangan Dana, Bawaslu Butuh Rp 90 Miliar Untuk Pengawasan PSU

10 Maret 2025 13:30 WIB

Politik
DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI lantaran terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Hasyim merupakan teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024). (Foto: Dok MI/Aswan)

Soroti 24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Minta DKPP Periksa Aduan ke KPU dan Bawaslu

27 Februari 2025 20:25 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf (Foto: Dok MI/Ant)

24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Nilai KPU dan Bawaslu Sengaja Lalai hingga Negara Tekor Rp 1 Triliun

27 Februari 2025 20:07 WIB