Agar Tak Ada Capres Abu-abu, KPK Diharapkan Tuntaskan Dugaan Korupsi Formula E yang Seret Anies Baswedan

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 25 Mei 2023 14:53 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan menuntaskan kasus dugaan korupsi Formula E yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar tidak ada calon presiden (Capres) 2024 abu-abu. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Studi Demokrasi Rakyat, Hari Purwanto, Kamis (25/5). Menurut Hari, sejumlah kasus korupsi dibangun tanpa OTT bisa sampai hitungan tahun, tergantung tingkat kerumitannya. "Namun, saya berharap KPK bisa menuntaskan kasus ini sebelum pilpres agar tidak ada Capres abu-abu. Terlalu tinggi biaya politiknya kalau sampai kasus ini digantung terus menerus,” tegas Hari. Hari menilai, kasus ini sebenarnya tidak redup. Hanya saja mesti diakui KPK mengalami stagnansi sebagaimana pendapat saya sebelumnya, gelaran Formula E bulan depan pasti akan mempengaruhi kerja KPK dalam menyidik kasus ini. Sebab, tambah dia, KPK dikabarkan memang sedang refocusing memonitor penyelenggaraan Formula E 2023. "KPK segera tancap gas dan segera mempercepat proses hukum tersebut sehingga publik tidak menilai KPK redup akibat berbagai hal. Termasuk adanya gelaran Formula E tahun ini yang membuat KPK harus bekerja keras agar tidak terjadi korupsi baru," bebernya. [caption id="attachment_526292" align="alignnone" width="600"] Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto (Foto: Doc.MI).[/caption] Sekali lagi, Hari berharap, KPK segera menuntaskan kasus ini meski terjadi sejumlah kerumitan seperti tekanan dari pihak tertentu yang berdomisili di luar negeri. Kata dia, KPK harus bekerja keras menuntaskan korupsi Formula E untuk menjawab pertanyaan publik mengenai siapa tersangka utama kasus tersebut. Kendati demikian, Hari tak lupa mengapresiasi langkah Jakpro yang hendak menggandeng KPK dalam menuntaskan kasus tersebut agar tidak terjadi korupsi baru. “Sudah benar kalau Jakpro menggandeng KPK di penyelenggaraan Formula E tahun ini agak tidak ada korupsi baru. Sekaligus akan menjadi pembeda, pelaksanaan Formula E 2022 dengan 2023,” pungkasnya. Adapun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyelidikan soal Formula E masih berlanjut dan tidak ada tenggat waktunya. “Sekarang dalam proses penyelidikan, kami pastikan tidak dihentikan. Jadi supaya lebih tegas, masih berjalan dan tidak ada tenggat waktunya,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat (17/3) lalu. KPK, kata Ali, masih mempelajari dan menganalisis berbagai aspek soal Formula E, tujuannya adalah untuk mencapai kesimpulan apakah ada atau tidak perbuatan pidana terkait gelaran balap mobil listrik tersebut. “Nah untuk menyimpulkan seperti itu kan perlu analisis hukum dari segi teori hukum, dari segi alat buktinya, dari keterangan-keterangan terperiksa. Kan itu semua dianalisis, diramu apakah kemudian terpenuhi unsur-unsurnya,” ujarnya. Meski demikian Ali belum bisa banyak memberikan informasi soal penanganan laporan tersebut karena proses penyelidikan yang masih berjalan. Sejumlah saksi juga telah hadir dan memenuhi panggilan KPK untuk memberikan keterangan terkait Formula E. [caption id="attachment_487519" align="alignnone" width="965"] Anies Baswedan usai diperiksa KPK (Foto: MI/Aswan)[/caption] Mereka adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mantan Sesmenpora Gatot S Dewa Broto, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, dan Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo. Ditelusuri Sejak 2021 Dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Formula E Jakarta telah ditelusuri KPK sejak sejak September 2021. Kasus ini bermula saat KPK mendapat laporan dari masyarakat. Kelompok Forum Masyarakat untuk Keadilan saat itu melaporkan ketidaktepatan dari adanya pembayaran komitmen biaya penyelenggaran formula E yang dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Pada November 2021 KPK telah menerima dokumen penyelenggaraan formula E dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP DKI. Pemeriksaan pun telah dilakukan pada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi pada 8 Februari 2022. [caption id="attachment_437862" align="alignnone" width="1200"] Sirkuit Formula E Jakarta saat masih dikebut pengerjaannya. (Foto: Instagram @jakartaeprixofficial)[/caption] Selanjutnya Anies Baswedan yang saat itu masih menjabat Gubernur DKI Jakarta juga sudah diperiksa pada awal September 2022. Anies sendiri dalam sejumlah kesempatan telah mengatakan dirinya tak memiliki kepentingan pribadi dari penyelenggaraan Formula E. Adapun sejumlah relawan pendukung Anies mengatakan bergulirnya pemeriksaan formula E di KPK sebagai upaya menjegal langkah politik Anies yang kini telah mengantongi tiket maju di Pemilihan Presiden 2024. Sedangkan KPK telah berulang pula membantah adanya unsur politis di balik pengusutan kasus Formula E.  (LA)

Topik:

KPK formula E

Berita Sebelumnya

Bawaslu Awasi Sumber Dana Parpol untuk Pemilu 2024

Berita Selanjutnya

LHKPN Syarat Wajib Caleg, DPR Singgung Pengusaha: Untuk Memperkaya Diri Atau Bagaimana

Berita Terkait

Hukum
Praktisi Hukum Fernando Emas (Foto: Dok MI/Pribadi)

KPK Didesak Usut Dugaan Keterlibatan Eks Kasubag Kementan Abdul Hafidh di Kasus SYL

8 menit yang lalu

Hukum
Anggota DPRD Kota Mojokerto Rufis Bahrudin (Foto: DPRD Kota Mojokerto)

Terkait Korupsi Kuota Haji, KPK Periksa Anggota DPRD Kota Mojokerto Rufis Bahrudin

16 menit yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI)

KPK Periksa Dirut PT Sahara Dzumirra International Rufis Bahrudin dan Wakil Manager Feriawan Nur terkait Korupsi Kuota Haji

26 menit yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

Akal Bulus Tersangka Korupsi JTTS Rp 205 Miliar

13 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Bidik Modus Jual Beli Lahan di Korupsi JTTS Rp205 M

14 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK soal Gugatan Praperadilan Anggota DPRD Jatim di Kasus Dana Hibah: Kita Hormati

20 jam yang lalu