Waka MPR Tolak Ekspor Pasir Laut

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 30 Mei 2023 05:48 WIB
Jakarta, MI - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyoroti soal kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membuka kembali ekspor pasir laut. Dia menegaskan menolak terhadap kebijakan tersebut. Melalui Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut, Pemerintah mengizinkan dilakukannya ekspor pasir laut. Dia menilai, kebijakan ini akan menimbulkan kerugian besar untuk Indonesia. "Kami berharap, keputusan ini dapat ditinjau kembali karena berdampak besar terhadap kerusakan lingkungan. Akibatnya bisa berdampak lebih luas terhadap banyak sektor," ungkap Syarief Hasan. Menurutnya, perubahan iklim akan diperparah dengan kebijakan tersebut. Menurut dia, penyedotan pasir laut secara besar-besar dan mengekspor pasir laut bisa semakin memperparah climate change atau perubahan iklim yang sudah di depan mata. "Ini sungguh sangat berbahaya," tegas Syarief Hasan. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mempertanyakan komitmen Presiden Jokowi. Selama ini di berbagai forum internasional, kata dia, Jokowi selalu menyuarakan soal perubahan iklim yang menjadi ancaman besar terhadap pembangunan global. "Namun, nyatanya Presiden Jokowi meneken peraturan yang memperparah perubahan iklim," tutur dia. Dia memaparkan bahaya penambangan pasir laut. Dia mengatakan penambangan pasir laut, termasuk untuk tujuan ekspor dapat menyebabkan peningkatan abrasi dan erosi pesisir pantai. "Ini juga menurunkan kualitas lingkungan serta menyebabkan pencemaran laut yang masif," ungkap Syarief Hasan. Dia mendesak pemerintah untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Pihaknya juga mendesak pemerintah untuk melakukan pembangunan berwawasan lingkungan dan menggunakan kekayaan alam dengan tetap memperhatikan lingkungan. "Kebijakan ekspor pasir laut menunjukkan ketidakpedulian Pemerintah terhadap kondisi lingkungan," katanya. Senior Partai Demokrat ini juga mengingatkan potensi kerusakan jangka panjang. Ekspor pasir laut akan menimbulkan kerusakan alam. "Pengerukan pasir laut yang berlebihan juga menyebabkan hilang, rusak, atau berpindahnya spesies yang ada di laut dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat, khususnya yang menggantungkan kehidupannya di laut," pungkas Syarief Hasan.

Topik:

MPR Ekspor Pasir Laut

Berita Sebelumnya

4 Parpol Ini Jadi Skala Prioritas PDIP untuk Diajak Kerjasama di Pilpres 2024

Berita Selanjutnya

PPP Ajukan Sandiaga Uno Jadi Cawapres Ganjar ke PDIP

Berita Terkait

Politik
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani

Ketua MPR: Apakah Konstitusi Perlu Disempurnakan Atau Tidak?

13 Juli 2025 00:14 WIB

Politik
Ketua Badan Sosialisasi MPR, Abraham Lianto (baju hitam)

MPR: Indonesia Miliki Tantangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

12 Juli 2025 15:25 WIB

Hukum
Eks Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono (Foto: Dok MI)

KPK Bidik Proyek-proyek Ladang Gratifikasi Eks Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono

4 Juli 2025 14:33 WIB

Hukum
Pakar hukum pidana Universitas Borobudur (Unbor) Hudi Yusuf (Foto: Dok MI/Istimewa)

PPATK Berperan Penting Telusuri Keberadaan Investasi yang Dilakukan Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono

4 Juli 2025 00:48 WIB

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Istimewa)

PPATK akan Telusuri Transaksi Tersangka Gratifikasi Rp 17 M Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono

4 Juli 2025 00:32 WIB

Hukum
Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI Ma’ruf Cahyono (Foto: Dok MI/Istimewa)

Jadi Tersangka Gratifikasi Rp 17 M, Kemana Saja Investasi Eks Sekjen MPR Ma'ruf Ditempatkan?

3 Juli 2025 19:52 WIB