Gara-gara Gugatan Sistem Pemilu Bikin Bacaleg Ogah Penuhi Dokumen Pendaftaran

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 26 Juni 2023 21:56 WIB
Jakarta, MI - Gugatan terhadap sistem pemilu pada Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu, dinilai menjadi salah satu akibat banyaknya dokumen persyaratan dari bakal calon legislatif (bacaleg) yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS). Hal tersebut diungkapkan Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, Senin (26/6). "Karena memang ada unsur soal putusan (gugatan sistem pemilu). Mereka (bacaleg) memenuhinya belum secara penuh, karena msh menunggu putusan MK," jelasnya. Dia mengatakan, sebelum MK memutuskan pada gugatan sistem pemilu, membuat para bacaleg khawatir. Sebab, jika MK mengamini sistem tertutup, maka dokumen pendaftaran bacaleg akan ditarik kembali dari KPU. "Karena orang-orang ini, kalau tertutup mundur. Enggak serius daftar," ujarnya. Keputusan MK yang tidak mengabulkan gugatan sistem pemilu itu, dapat menjadi spirit bagi para bacaleg untuk memperbaiki dokumen persyaratannya. "Mungkin sekarang proses itu akan dilakukan, perbaiki ulang, semangat kembali," tandasnya. (ABP)   #Gara-gara Gugatan Sistem Pemilu Bikin Bacaleg Ogah Penuhi Dokumen Pendaftaran

Topik:

MK Sistem pemilu Bacaleg

Berita Sebelumnya

Bagja Soroti Paduan Politisasi Identitas, Disinformasi, dan Ujaran Kebencian Sebagai Ancaman Nonmiliter di Pemilu 2024

Berita Selanjutnya

Data Ganda Bacaleg, Parpol Tidak Maksimal Lakukan Rekrutmen

Berita Terkait

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Opini
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti (Usakti) Azmi Syahputra (Foto: Dok MI/Pribadi)

Menjaga Pasal 21 UU Tipikor: Perisai Integritas Proses Hukum ”Bukan Pasal Karet”

17 Oktober 2025 00:15 WIB

Hukum
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) (Foto: Dok MI)

18 Akademisi Hukum Ajukan Amicus Curiae ke MK: Pasal 21 UU Tipikor Mengandung Norma Kabur hingga Kriminalisasi Berlebihan

12 Oktober 2025 16:24 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Dok/MI)

DPR Akan Kaji Putusan MK Batalkan Kewajiban Tapera

30 September 2025 17:59 WIB

Ekonomi
Ilsutrasi - Tapera (Foto: Istimewa)

Tapera jadi Tabungan Sukarela

29 September 2025 17:57 WIB

Ekonomi
Timboel Siregar, Sekjen OPSI (Foto: Dok MI)

Putusan MK Tentang Tapera Beri Kepastian dan Fleksibilitas Pekerja

29 September 2025 16:44 WIB