Komisi VIII DPR Minta Kemenag Tanggung Jawab Keselamatan Jemaah Haji

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 29 Juni 2023 22:38 WIB
Jakarta, MI - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka meminta Kementerian Agama atau Kemenag agar insiden tertahannya jemaah haji Indonesia di Muzdalifah hingga mengakibatkan kelaparan dan kehausan tidak terulang kembali. Legislator Fraksi PDIP itu meminta Kemenag memastikan kenyamanan dan keselamatan jemaah haji di sisa waktu pelaksanaan ibadah haji. "Bagaimana pun penyelenggaraan haji Indonesia adalah wilayah tanggung jawab Kemenag. Segala sesuatu yang terjadi baik di Arab Saudi dan di Tanah Air akan menjadi bahan evaluasi kedepan," ujar Diah, Kamis (29/6). Saat ini jemaah haji tengah melaksanakan ritual lontar jumrah di Mina sampai 13 Dzulhijjah. Menurut Diah, lontar jumrah merupakan salah satu tahapan yang cukup berat mengingat jarak maktab yang relatif jauh serta cuaca panas terik, sehingga dibutuhkan ketahanan stamina bagi jemaah dan juga petugas haji. Tentu ini merupakan fase yang cukup penting bagi maksimalnya pelayanan. Bahkan, lanjut Diah, apabila ada kekurangan tenaga petugas karena sebagian besar kelelahan mendampingi jemaah di Arafah dan Muzdalifah, maka perlu dilakukan pembagian waktu kerja petugas sehingga tidak menumpuk, dengan kata lain mereka bisa fokus pada fase-fase yang berbeda. "Sekali lagi di sisa waktu yang ada saya harap Kemenag betul-betul memaksimalkan pelayanan terhadap para jemaah. Dan yang paling penting adalah memastikan keselamatan mereka," tandas Diah. Selain itu, Diah juga mengingatkan Kemenag untuk mempersiapkan proses kepulangan jemaah sebaik-baiknya, serta memastikan para petugas haji tetap bekerja sebagaimana mestinya. "Saya mendoakan semoga di penghujung ibadah haji ini, segala sesuatunya berjalan lancar sesuai rencana yang telah disepakati. Saya juga mendoakan seluruh jemaah haji Indonesia menjadi haji-haji yang mabrur," pungkasnya. Sebelumnya, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief menyampaikan protes keras kepada Mashariq terkait pemenuhan hak jemaah Indonesia. Ia menyesalkan kelambanan dalam menyiapkan layanan jemaah haji di Muzdalifah dan Mina. Berawal dari keterlambatan pemberangkatan jemaah dari Muzdalifah ke Mina, layanan konsumsi di Mina yang tidak terdistribusi dengan baik dan lancar serta potensi ketersediaan kasur yang tidak sesuai jumlah jemaah. "Kami sudah sampaikan protes keras ke Mashariq terkait persoalan yang terjadi di Muzdalifah. Kami juga meminta agar tidak ada persoalan dalam penyediaan layanan di Mina. Kami akan terus kawal ini, agar Mashariq bergerak lebih cepat dalam penyiapan layanan bagi jemaah haji," katanya. (AL)

Topik:

DPR kemenag haji

Berita Sebelumnya

Ridwan Kamil Masuk Kriteria Cawapres PDIP

Berita Selanjutnya

Dukungan Jokowi Clear ke Ganjar Pranowo

Berita Terkait

Nasional
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Ist)

DPR Sentil Menkeu Purbaya: Berhenti Komentari Kebijakan Kementerian Lain

19 jam yang lalu

Nasional
Menko PM A. Muhaimin Iskandar memimpin penandatangan kesepakatan bersama penataan pesantren antara Menteri Agama, Menteri PU, dan Menteri Dalam Negeri di Kantor Kemenko PM. (Dok. MI)

Tiga Kementerian Sepakat Tata Pesantren, Muhaimin: Sesuai Instruksi Presiden Prabowo

19 jam yang lalu

Hukum
Ilustrasi - Dugaan korupsi impor beras (Foto: Istimewa)

KPK Diyakini Bongkar Korupsi Impor Beras: Kabarnya Sudah Naik Penyelidikan!

14 Oktober 2025 02:31 WIB

Hukum
Satori (kiri) dan Heri Gunawan (kanan) (Foto: Kolase MI)

Tenang Saja! KPK Tetap Jebloskan Satori dan Heri Gunawan ke Tahanan, Setelah...

13 Oktober 2025 16:06 WIB

Politik
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam (Foto: Dok MI/Ist)

Aturan BPJH Produk Tanpa Sertifikasi Halal jadi Ilegal, DPR: Ngawur dan Sembrono!

12 Oktober 2025 16:41 WIB

Hukum
Mantan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo (Foto: Dok MI)

DPR Desak KPK Periksa Eks Kepala Bapanas Arief soal Dugaan Korupsi Demurrage Beras

12 Oktober 2025 10:30 WIB