DPR Pesimis Sahkan RUU Perampasan Aset

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 22 Agustus 2023 13:21 WIB
Jakarta, MI - Ditetapkannya anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ismail Thomas oleh Kejaksaan Agung atas kasus dugaan pemalsuan dokumen yang digunakan oleh PT Sendawar Jaya dalam kasus skandal Jiwasraya, semakin menambah daftar panjang pejabat negara yang menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya. Maka sudah seharusnya DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset agar membuat efek jera dan meminimalkan penyalahgunaan wewenang dan anggaran oleh para penyelenggara negara dari tingkat pusat sampai tingkat paling bawah. "Namun kalau kembali mengingat pernyataan Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, bahwa nasib RUU Perampasan Aset tergantung pada restu dari para ketua umum partai politik (Ketum Parpol) yang memiliki kursi di parlemen, akan membuat pesimis untuk segera disahkan," ujar pengamat politik Fernando Emas kepada Monitorindonesia.com, Selasa (22/8). Kebanyakan Ketum parpol yang memiliki kursi di DPR saat ini kebanyakan sedang menjabat dalam pemerintahan sehingga mereka juga berkepentingan untuk tidak segera disahkannya RUU Perampasan Aset. "Semua anggota DPR tidak memiliki keleluasaan dalam bersikap terhadap UU, apalagi terkait dengan UU yang menyangkut dengan kepentingan para pelaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)," kuncinya. (Wan) #RUU Perampasan Aset

Topik:

DPR Ruu perampasan aset

Berita Sebelumnya

Kans Cak Imin Kecil, PKB Membelot ke PDIP

Berita Selanjutnya

PKB Dukung Ganjar, Tergantung Tawaran PDIP

Berita Terkait

Nasional
AQUA (Foto: Dok MI/Net/Ist)

Temuan AQUA Berisi Air Sumur Bor Langgar HAM dan Hak Konsumen

8 jam yang lalu

Nasional
Gedung DPR RI (Foto: Dok MI)

DPR Bakal Panggil Kemendagri dan Pemda soal Dana Daerah Rp234 Triliun Mengendap di Bank

16 jam yang lalu

Hukum
Pakar hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih (Foto: Dok MI/Pribadi)

Kejagung Sita Rp13,2 T Korupsi CPO, Pakar TPPU: Saatnya RUU Perampasan Aset Disahkan!

21 Oktober 2025 12:57 WIB

Nasional
DPR Dukung Prabowo Larang Alih Fungsi Lahan Sawah (Foto: Ist)

Prabowo Larang Alih Fungsi Lahan Sawah, DPR: Ini Peringatan Keras!

18 Oktober 2025 18:37 WIB

Hukum
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas (Foto: Dok MI/Istimewa)

Belum Usai Korupsi Kuota Haji Era Yaqut, DPR Sudah Bongkar Titik Rawan Korupsi Dana Haji 2026

16 Oktober 2025 16:51 WIB

Nasional
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Ist)

DPR Sentil Menkeu Purbaya: Berhenti Komentari Kebijakan Kementerian Lain

14 Oktober 2025 14:55 WIB