Hakim Saldi Isra Alami Peristiwa Luar Biasa: Pendirian MK Berubah Dalam Sekejap

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 16 Oktober 2023 18:20 WIB
Jakarta, MI - Hakim MK, Saldi Isra menyatakan berbeda pendapat (dissenting opinio) pada Perkara Nomor: 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan mahasiswa Universitas Negeri Surakarta (UNS), Almas Tsaqibbiru Re A terhadap aturan syarat batas usia capres-cawapres pada Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Saldi Isra mengaku heran dengan para hakim MK lainnya yang mengabulkan sebagian permohonan dari Pemohon. “Saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda (dissenting opinion) ini,” kata Saldi Isra di Ruang Sidang Utama MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (16/10). Dia menyampaikan, selama menjadi hakim MK sejak 11 April 2017, baru ini mengalami sikap MK berubah begitu cepat dalam memutuskan suatu perkara. “Baru kali ini saya mengalami peristiwa “aneh” yang "luar biasa" dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar: Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat,” terang Saldi Isra. Padahal, pada putusan MK Nomor Perkara 29-51-55/PUU-XXI/2023, para hakim secara tegas menolak untuk mengubah aturan yang ada pada Pasal 169 huruf q UU 7/2017. “Mahkamah secara eksplisit, lugas, dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 adalah wewenang pembentukan undang-undang untuk mengubahnya,” kata Saldi Isra. “Padahal, sadar atau tidak, ketiga Putusan tersebut telah menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang,” tutup Saldi Isra. (ABP)     #Hakim Saldi Isra Alami Peristiwa Luar Biasa #Pendirian MK Berubah Dalam Sekejap

Topik:

MK Saldi Isra

Berita Sebelumnya

MK Buka Pintu Gibran Maju Pilpres 2024

Berita Selanjutnya

Gerindra Menyoal Putusan MK Batas Usia Capres & Cawapres

Berita Terkait

Nasional
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar (kiri), peneliti masalah Ketenagakerjaan Universitas Parahyangan Bandung, Indrasari Tjandraningsih (tengah) dan Moderator Endang Rokhani (kanan) (Foto: Adelio Pratama)

Lokakarya YFAS 90-FGSBM: Perlindungan Buruh dan Pengawas Ketenagakerjaan jadi Sorotan

1 jam yang lalu

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Opini
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti (Usakti) Azmi Syahputra (Foto: Dok MI/Pribadi)

Menjaga Pasal 21 UU Tipikor: Perisai Integritas Proses Hukum ”Bukan Pasal Karet”

17 Oktober 2025 00:15 WIB

Hukum
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) (Foto: Dok MI)

18 Akademisi Hukum Ajukan Amicus Curiae ke MK: Pasal 21 UU Tipikor Mengandung Norma Kabur hingga Kriminalisasi Berlebihan

12 Oktober 2025 16:24 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Dok/MI)

DPR Akan Kaji Putusan MK Batalkan Kewajiban Tapera

30 September 2025 17:59 WIB

Ekonomi
Ilsutrasi - Tapera (Foto: Istimewa)

Tapera jadi Tabungan Sukarela

29 September 2025 17:57 WIB