Legal Standing Mahasiswa UNSA yang Gugat Aturan Batas Usia Capres-Cawapres Lemah!

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 17 Oktober 2023 16:08 WIB
Jakarta, MI - Peneliti Utama Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay, menilai, legal standing Pemohon pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023,Almas Tsaqibbirru Re A yang merupakan mahawasis Universitas Negeri Surakarta (UNSA) yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) sangat lemah. “Legal standing pemohon sangat lemah, namun dikabulkan oleh MK,” kata Hadar dalam keterangan tertulisnya kepada Monitorindonesia.com, Selasa (17/10). Mantan Anggota KPU RI periode 2012-2017 itu menuturkan, dalam permohonan Pemohon hanya mendalilkan bahwa dirinya mengagumi sosok Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabumig Raka. “Pemohon yang merupakan mahasiswa, hanya menyandarkan kedudukan hukum pada keinginan pemohon menjadi presiden dan terinspirasi pada Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming,” jelas Hadar. “Keterangan legal standing Pemohon juga hanya dimuat dalam 3 halaman saja,” kata Hadar menambahkan. Selain itu, dalam gugatannya itu Pemohon tidak menjelaskan secara terperinci mengenai Pasal 169 huruf q pada Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu yang dinilai inkonstitusional. “Pemohon tidak menjelaskan kerugian konstitusional yang jelas,” terang Hadar. Anehnya, dalil yang disampaikan dalam permohonannya, Pemohon hanya menyatakan kekagumannya kepada sosok Gibran Rakabuming Raka. Pemohon juga menilai, aturan mengenai batas usia capres-cawapres sangat merugikan Gibran Rakabuming Raka. Sebab, aturan itu hanya membatasi usia capres-cawapres yang bisa maju Pilpres harus berusia 40 tahun. “Tidak bisa menjadi capres-cawapres akibat keberlakuan ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu,” ujar Hadar. Menurutnya, melihat dari dalil yang disampaikan itu tidak memiliki hubungan langsung dengan Pemohon. Berbeda ketika yang mengajukan gugatan adalah Gibran Rakabuming Raka. “Bila permohonan ini diajukan oleh Gibran, kerugian konstitusionalnya jelas karena dialami secara langsung sebagai Pemohon,” tandas Hadar. (ABP)     #Legal Standing Mahasiswa UNSA

Topik:

MK Mahkamah Konstitusi Gibran Rakabuming Raka Netgrit Hadar Gum

Berita Sebelumnya

Besok Gibran Menghadap DPP PDIP, Bahas Tawaran Cawapres?

Berita Selanjutnya

Gibran Cawapres Prabowo, Agung Laksono: Bisa Digolkarkan

Berita Terkait

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Opini
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti (Usakti) Azmi Syahputra (Foto: Dok MI/Pribadi)

Menjaga Pasal 21 UU Tipikor: Perisai Integritas Proses Hukum ”Bukan Pasal Karet”

17 Oktober 2025 00:15 WIB

Hukum
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) (Foto: Dok MI)

18 Akademisi Hukum Ajukan Amicus Curiae ke MK: Pasal 21 UU Tipikor Mengandung Norma Kabur hingga Kriminalisasi Berlebihan

12 Oktober 2025 16:24 WIB

Nusantara
Sejumlah anggota Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu (ARIB) berpose bersama usai menyampaikan pernyataan sikap di posko pengaduan pajak di halaman DPRD Jawa Tengah.

ARIB Siapkan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi Terkait UU HKPD

4 Oktober 2025 10:40 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Istimewa)

Dasco soal Gugatan Penghapusan Uang Pensiun DPR ke MK: Apa Pun yang Diputuskan, Kita Akan Ikut

1 Oktober 2025 19:23 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Dok/MI)

DPR Akan Kaji Putusan MK Batalkan Kewajiban Tapera

30 September 2025 17:59 WIB