Golkar ke PDIP: Kalau Mau Pecat Gibran Silakan, Jangan Melankolis

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 1 November 2023 16:57 WIB
Kepala Bappilu Partai Golkar Nusron Wahid
Kepala Bappilu Partai Golkar Nusron Wahid

Jakarta, MI - Kepala Bappilu Partai Golkar Nusron Wahid, menanggapi pernyataan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun yang mengatakan, jika partainya memecat Gibran Rakabuming Raka, maka akan timbul narasi yang menyudutkan PDIP.

Sebagai partai yang mengusung Gibran, Golkar merasa keberatan dengan pernyataan Komarudin Watubun. Dia meminta agar membangun narasi yang tidak sesuai fakta.

"Soal narasi 'saya dizholimi', ini fakta bukan 'drakor politik'. Sehingga, tidak pakai narasi dan skrip drama. Semua jalan atas dasar fakta saja," kata Nusron kepada wartawan, Rabu (1/11).

Disampaikan Nusron, Gibran juga telah bertemu dengan Ketua DPP PDIP, Puan Marahani untuk meminta izin maju di Pilpres menjadi cawapres Prabowo. Kata Nusron, hal itu menunjukan bahwa Gibran seorang politisi yang gentlemen. 

"Mas Gibran politisi gentlemen, dengan segala keputusan. Mas Gibran mendatangi Mbak Puan dan pamit baik-baik. Karena ada panggilan dari rakyat untuk menjawab kebutuhan kepemimpinan Indonesia," ujarnya. 

Untuk itu, kata Nusron, jika PDIP ingin memecat Gibran untuk dipersilakan. Tetapi, tidak perlu menciptakan drama melankolis kepada publik. 

"Kalau mau dipecat ya monggo. Itu hak dan urusan internal PDIP. Tidak usah dibuat melankolis," ucapnya.

Sebelumnya, Komarudin Watubun mengatakan jika PDIP memecat Gibran, akan ada pihak-pihak yang mencoba mendramatisir bahwa partainya telah mendzholimi putra sulung Presiden Joko Widodo itu seperti Playing Victim. 

"Tidak perlu didramatisir, kita kan tahu itu kalau kita ambil tindakan tegas pecat, nanti dia gunakan itu, 'waduh saya dizholimi' itu sudah lagu lama," kata Komar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (31/10).

Kata Komar, jika Gibran berani berpaling dari partai yang telah membesarkan namanya. Maka, Gibran juga harus secara jantan mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP. 

"Kalau sudah berani pindah ke sana kembalikan KTA, kok repot saja urusan begitu. Karena kita sudah panggil, kita sudah jelaskan, tapi dia memilih jalannya ke sana," cetusnya. (Dhanis)