Megawati Sebut Penguasa Tak Boleh Lagi Manipulasi Hukum


Jakarta, MI - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menekankan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) harus memberikan manfaat kepada rakyat dan bukan bagi kepentingan pribadi apalagi kelompok tertentu.
"Mahkamah Konstitusi tersebut harus bermanfaat bukan bagi perorangan tapi bagi rakyat bangsa dan negara," kata Mega dalam siaran langsung di chanel YouTube PDIP, Minggu (12/11).
Putri Bung Karno itu menegaskan, tak boleh lagi hukum dimanipulasi atas kepentingan penguasa. Hukum harus menjadi jembatan kebenaran dan keadilan yang bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
"Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua, bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar Nurani," cetusnya.
"Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi, hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan, hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia," lanjutnya.
Untuk itu, ia percaya bahwa keadilan hukum akan menciptakan kemakmuran jika rakyat terus mengawal semangat reformasi atas dasar dorongan hati nurani.
"Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan, karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani," lanjutnya.
Lebih lanjut, mantan Presiden RI ke-5 itu mengingatkan untuk tak takut menyuarakan pendapat yang mengatasnamakan kepentingan rakyat.
"Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat," pungkasnya. (DI)
Topik:
Megawati PDIP MK PenguasaBerita Sebelumnya
Megawati Sebut MK Harusnya Mewarisi Tekad Founding Father Indonesia
Berita Selanjutnya
Timnas AMIN Diumumkan Sore Ini
Berita Terkait

Hasto Ungkap Alasan Megawati Tidak Hadiri Upacara HUT Ke-80 RI di Istana
17 Agustus 2025 14:34 WIB

KPK Respons Pernyataan Megawati Soal Kasus Hasto: Masyarakat Sudah Cerdas
5 Agustus 2025 15:30 WIB

Dasco soal Hubungan Amnesti Hasto dan Dukungan PDIP ke Pemerintah: Saya Pikir Tidak Ada Kaitannya
4 Agustus 2025 16:45 WIB