PDIP Bantah Serang Pemerintah


Jakarta, MI - Politikus PDI Perjuangan Aria Bima, membantah atas tuduhan yang mengatakan bahwa PDIP sebagai partai penguasa kerap menyerang pemerintah.
Menurutnya, apa yang dilakukan kader PDIP bukanlah menyerang, namun mengkritik dan mengkritisi atas kebijakan atau pernyataan pemerintah menimbulkan sejumlah polemik.
"Enggak, enggak menyerang kata kamu loh menyerang (merujuk pertanyaan wartawan), keliru kamu. Kritik iya, kritik bagaimana ya pemilu demokratis itu 2019 kemarin," kata Aria Bima kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/2).
Aria mengatakan, sebagai partai penguasa PDIP masih bertanggung jawab sampai November 2024. Karena itu, jika ada keputusan ataupun pernyataan pemerintah yang janggal, maka pihaknya akan terus mengkritik.
"Kita tetap mengkritik tidak menyerang, kritis tuh konstruktif kritis itu argumentatif, Kritis itu tidak desduktrif beda kalau intrik, intrik tuh desduktrif dan cenderung tidak memberi solutif. PDI bertanggung jawab sampai November 2024," urainya.
Aria juga membantah, jika pihaknya dikatakan akan terus mempertahankan sikap kritisnya kepada pemerintah. Pasalnya, jika secara objektif apa yang dilakukan pemerintah adalah benar, maka itu tak perlu dikritisi.
"Bukan mengkritisi dipertahankan, kritisi itu adalah bagaimana melihat kondisi subjektif dan objektif, kalau objektifnya benar (apa yang harus dikritisi). Kritis itu bukan suatu keniscayaan yang kemudian permanen, kalau yang benar ya kita apresiasi," ujarnya.
Aria pun mencontohkan terhadap persoalan bantuan sosial (Bansos) yang belakangan ini banyak membuat kegaduhan. Menurutnya Bansos adalah kebijakan yang sangat baik, namun karena dalam praktiknya ada unsur politisasi, maka pihaknya terus mengkritisi hal tersebut.
"Kebijakan bansos kan bener semua, tapi karena di tingkat implementasinya ada politisasi kita kritisi," tukasnya. (DI)
Topik:
pdip aria-bima pemerintahBerita Sebelumnya
Bamsoet Pastikan Revisi UU Desa Disahkan Setelah Pemilu 2024
Berita Selanjutnya
Kritik Civitas Akademika ke Presiden Jokowi Dinilai untuk Kepentingan Bangsa
Berita Terkait

Puan Maharani Menangis Usai Suaminya Ditangkap Kejagung Hoaks, Ini Kasus Korupsi Menyeret Nama Happy Hapsoro
29 September 2025 14:16 WIB

Viral Ucapan Mau Rampok Uang Negara, Harta Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Minus Rp2 Juta
20 September 2025 15:37 WIB

Impor Etanol Bebas Tarif Dinilai Ancam Petani, DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang
20 September 2025 15:32 WIB

Mabuk Sambil Berkendara, Anggota DPRD Gorontalo Ngoceh Mau Rampok Uang Negara
20 September 2025 13:05 WIB