Terwelu, Sirekap Masih Trial and Error?

Jakarta, MI - Pemerhati telematika, Roy Suryo angkat bicara lagi soal Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Sebelum membahas karut-marut Sirekap itu, Roy Suryo menukil ungkapan Cak Lontong soal kata "terwelu". 

Lanjut Roy Suryo, kata "terwelu" diatas bukan salah ketik, ini adalah kata yang sering diungkapkan dengan nada berat oleh Cak Lontong saat mengomentari suatu hal yang bersifat "sangat keterlaluan". 

"Hal inilah yang layak saya sampaikan saat mendengar statemen dari Ketua Bawaslu pada beberapa waktu lalu "Sirekap adalah sistem baru, pasti ada trial dan rrror-nya" (bukti atau jejak digitalnya ada di tautan ini "dlvr.it/T2qcRp")," kata Roy Suryo dalam tulisan opini terbuka yang masuk ke dapur redaksi, Selasa (20/2) pagi.

Faktanya, lanjut mantan Menpora itu, statemen tersebu adalah salah atau keliru, karena Sirekap sebenarnya bukan sistem yang benar-benar baru. 

"Sistem ini pernah digunakan saat pilkada tahun 2020 lalu, dimana saat itu malahan masih hanya menggunakan server lokal di KPU dan dihandle oleh kampus ternama dengan segala keterbatasan dananya. Tidak seperti sekarang, teregister melalui Alibaba.com di Singapore," ungkapnya.

Roy Suryo menjelaskan bahwa, dengan menggunakan server lokal di dalam negeri waktu itu sebenarnya Sirekap saat Pilkada 2020 malahan sudah conply dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku.

Misalnya UU PDP yang menersyaratkan lokasi server di dalam negeri. Namun ironisnya justru dengan biaya yang berlimpah "saat ini malah nekat menggunakan alamat IP-Address 170.33.13.55 yang menunjuk kepada Alibaba.com Singapore e-commerce Limited".

"Sebagaimana sudah saya jelaskan secara teknis kemarin, jelas-jelas di register IP tersebut terdapat nama Aliyun Computing Co.Ltd (?) yang berlokasi tidak di Indonesia. Bahkan beberapa rekan sejawat pakar digital lain juga menemukan koneksi server Sirekap ini dengan lokasi server di China, bahkan Prancis, selain di Singapura," bebernya panjan lebar.

Pada Senin (19/2) malam, salah satu Komisioner KPU akhirnya mengakui bahwa Sirekap ini diregister di Singapura tersebut.

"Meski tidak transparan berani mengakui bahwa dengan teregister di Alibaba.com Singapura tersebut data-data Pemilu kita otomatis terhubung (baca: bisa diakses tidak hanya dari Indonesia), namun pengakuan tersebut setidaknya sudah membenarkan potensi pelanggaran terhadap aturan Perundang-undangan yang berlaku tentang bagaimana protap mengelola data vital milik masyarakat Indonesia," kata Roy Suryo menjelaskan.

Sayangnya juga, tambah dia, setelah konferensi pers tadi malam, Ketua KPU dan semua komisionernya langsung ngacir meninggalkan tempat acara tanpa sedikitpun memberi ruang diskusi/tanya jawab kepada media.

Sehingga praktis kasus-kasus yang terjadi di banyak tempat TPU sebagaimana yang sudah viral dan menjadi trending topic hari-hari ini tentang Sirekap tidak mendapatkan jawaban yang komprehensif karena konferensi pers berlangsung searah saja.

"Jadi apakah hal ini yang disebut oleh Bawaslu sebagai "trial dan error"? Masya Allah, sudah diberi kepercayaan dan anggaran yang sangat besar tapi Sirekap masih ditolelir untuk terjadi trial dan error? Masalahnya dulu saat Pilkada saja sudah banyak masalah tentang problem signal, tetapi sekarang malah tidak ada fungsi "error checking" yang secara otomatis bisa mengoreksi kalah ada salah input sebagaimana sistem komputasi biasa," cetus Roy Suryo.

Dengan demikian-sesuai "tantangan" Ketua Bawaslu untuk diperiksa atau dilakukan audit forensik terhadap Sirekap ini, maka sebaiknya hal tersebut dijawab dengan tegas untuk dilaksanakan. Sebab bagaimana pun juga meski de jure hasil dari Sirekap ini bukan seperti hasil hitung manual berjenjang yang menjadi hasil resmi Pemilu 2024.

"Namun de facto sudah menjadi acuan dari masyarakat, apalagi ketika melihat hasil dari quick count dan exit poll yang meski ada penjelasan ilmiahtampak teratur dan seragam," katanya.

Oleh sebab itu penjelasan KPU yang sama sekali malahan makin membuat tidak jelas dalam konferensi pers tadi malam menambah runyam statemen "trial dan error" oleh Bawaslu sebelumnya. 

"Tampak tidak adanya koordinasi yang baik dari para penyelenggara Pemilu 2024 sekarang, padahal biaya yang dikeluarkan sangat besar, apalagi untuk hasil yan kredibilitasnya sangat dipertanyakan oleh akal sehat akibat sudah cacat oleh kejadian-kejadian sebelumnya (kasus paman Usman di MKMK, pelanggaran etika berkali-kali oleh Ketua KPU dan sebagainya)," jelasnya.

Jadi kalau kemarin sudah muncul gerakan moral dari ratusan profesor, doktor, master, mahasiswa hingga masyarakat di seluruh penjuru negeri ini, sekarang kalau melihat berbagai masalah di KPU, utamanya soal Sirekap ini, sangat wajar bila gerakan-gerakan tersebut muncul kembali untuk mengembalikan arah demokrasi Indonesia. 

"Sebab jangan sampai gerakan-gerakan tersebut berhenti hanya sampai sesaat sebelum hari-H Pemilu, alias harus tetap digelorakan sampai Indonesia benar-benar mendapatkan pimpinan terbaik sesuai cita-cita reformasi selama ini," lanjutnya.

Menurut Roy Suryo, salah satu gerakan moral yan masih terus semangat menyuarakan hal ini adalah gerakan pemilu bersih yang melibatkan 100 Tokoh nasional untuk menolak pemilu curang, sebagaimana ditambah oleh "trial dan error-nya" Sirekap ini. 

"Gerakan pemilu bersih tesebut rencananya pada Rabu (21/2) besok siang, akan menyampaikan konferenso pers. Pertanyaannya, cukupkah hal tersebut bisa meluruskan kembali arah reformasi Indonesia? Tentu tidak, jika rakyat Indonesia masih belum sadar bahwa apa yang terjadi saat ini makin mengancam demokrasi di Indonesia," demikian Roy Suryo panjang lebar. (wan)