Habiburokhman Calon Menkumham?

Jakarta, MI - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Supriansa mengatakan, bahwa Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dari Fraksi Partai Gerindra sebagai calon Menteri Hukum dan HAM. 

Hal itu diungkapkan Supriansa, saat Rapat Kerja (Raker) DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/3/2024). Dia berkelakar, saat hendak menyampaikan tanggapannya ketika raker yang beragendakan pembahasan naturalisasi, terhadap tiga calon pemain Timnas Sepak Bola Indonesia.

"Yang terhormat Bapak Habiburokhman, Insya Allah akan menjadi Menteri Hukum dan HAM," kata Supriansa.

Selanjutnya dia pun mengatakan "didoakan Pak Asep, dengan Pak Cahyo, sudah berdoa," yang merujuk kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Asep N Mulyana, dan Dirjen Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo Rahadian, yang turut hadir dalam rapat tersebut.

Selain Supriansa, Anggota DPR RI Heru Widodo dari fraksi PKB pun berkelakar hal yang sama, dengan Supriansa saat rapat. Dia mengatakan bahwa Habiburokhman merupakan calon atasan, dari pada dua direktur jenderal di Kemenkumham yang hadir tersebut.

"Yang saya hormati pak Habiburokhman, pimpinan Komisi III, calon Menteri Hukum dan HAM, calon bosnya Pak Cahyo dan Pak Asep ini," kata Heru dan disambut tertawa kecil dari sejumlah hadirin rapat.

Atas hal tersebut, Habiburokhman pun berkelakar dan mengaku merasa tidak enak atas ungkapan, yang disampaikan dua anggota legislatif tersebut.

"Jadi nggak enak, Pak," kata Habiburokhman, saat menimpali Heru Widodo.

Adapun Komisi III DPR menggelar raker dengan pemerintah, melalui sejumlah kementerian untuk membahas permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan atau naturalisasi, terhadap tiga calon pemain Tim Nasional (Timnas) Sepak Bola Indonesia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Tiga pemain itu yakni Ragnar Oeratmangoen, Thom Jan Haye, dan Marteen Paes. Mereka diajukan untuk menempuh naturalisasi, melalui surat presiden (surpres) yang telah disampaikan kepada pimpinan DPR.