Komisi VIII Pertanyakan Penurunan Anggaran Kemensos Sebesar Rp2,26 Triliun


Jakarta, MI - Anggota Komisi VIII DPR RI Jhon Kenedy Aziz, mempertanyakan ihwal penurunan anggaran (Kementerian Sosial) Kemensos untuk tahun 2025 sebesar Rp2,26 triliun atau 2,56% dibandingkan tahun 2024.
Hal itu disampaikan Jhon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kemensos untuk membahas Pendahuluan RAPBN 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2024).
"Pertama tentang anggaran, kenapa kok bisa turun 2 triliun ini pak? Apa sudah nggak semangat menjelang akhir-akhir masa kabinet? kata Jhon di ruang rapat Komisi VIII DPR RI.
"Apa karena masyarakat Indonesia sudah mulai naik status sosialnya, ya. Jadi kenapa kok bisa turun Pak?" tambahnya.
Padahal kata Jhon, masih banyak persoalan yang menyangkut masalah jaminan sosial hingga bantuan sosial yang masih belum terselesaikan di Indonesia.
"Karena menurut hemat saya masalah jaminan-jaminan sosial, bantuan-bantuan sosial di Republik ini masih sangat perlu kita pikirkan," ujarnya.
Karena itu, ia menyebut penurunan anggaran 2 triliun bukanlah angka yang kecil untuk suatu kementerian.
"2 triliun itu bukanlah angka sedikit, kementerian pemberdayaan perempuan aja anggarannya cuman 250 miliar, jadi anggaran dua triliun itu adalah sangat-sangat besar, tetapi ini turun," tukas Jhon.
Diketahui, pada rapat tersebut Kemensos mengatakan adanya penurunan anggaran Kemensos untuk 2025 sebesar Rp2,26 triliun atau 2,56% dibandingkan tahun 2024.
"Penurunan ini cukup signifikan meskipun jika dilihat dalam persentase terlihat kecil," ujar Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico.
Topik:
Anggaran Kemensos turun Komisi VIII DPR Jhon Kenedy AzizBerita Sebelumnya
PKB-PKS Sepakat Bangun Koalisi untuk Pilkada Jatim 2024
Berita Selanjutnya
Jokowi-Puan Tak Bahas soal Pertemuan dengan Megawati
Berita Terkait

Komisi VIII DPR Desak Kemenag Tindak Kakanwil NTB yang Lempar Mikrofon
22 September 2025 13:31 WIB

Selly Andriany Gantina: Pembangunan Sekolah Rakyat Harus Di Wilayah Yang Membutuhkan
14 Juli 2025 16:56 WIB
![Dugaan Korupsi Yayasan Belum Tuntas, Komisi VIII Minta Gelar Pahlawan Soeharto Dikaji Ulang Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abidin Fikri [Foto: Repro]](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/abidin-fikri.webp)
Dugaan Korupsi Yayasan Belum Tuntas, Komisi VIII Minta Gelar Pahlawan Soeharto Dikaji Ulang
6 Mei 2025 12:49 WIB