Pengamat: Isu Dasco Ketua DPR Bisa Memantik Konflik PDIP, Gerindra dan Golkar

Jakarta, MI - Isu kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bakal diambil Partai Gerindra pada periode 2024-2029 diyakini dapat menimbulkan konflik di internal koalisi Prabowo-Gibran. 

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos memandang, isu yang menyebut Ketua DPR RI 2024-2029 bakal dijabat Sufmi Dasco Ahmad merupakan serangan politik yang sengaja ditujukan untuk menciptakan sentimen negatif. 

"Isu yang viral tersebut bisa saja justru merupakan serangan politik yang menyasar Sufmi Dasco dan Gerindra," kata Biran sapaannya kepada Monitorindonesia.com Sabtu (15/6/2024). 

Kata Biran, isu tersebut sengaja diciptakan agar Gerindra dan Prabowo dipahami publik sebagai orang yang haus kekuasaan. 

"Bahkan hendak menciptakan sentimen negatif kepada Prabowo agar Gerindra dipahami haus kekuasaan atau ingin menguasai semua lembaga negara, termasuk lembaga legislatif," ujarnya. 

"Artinya Gerindra akan dipahami tidak puas hanya mengamankan kursi kekuasaan Presiden tetapi juga berambisi untuk menduduki kursi ketua DPR RI juga," tambahnya. 

Selain itu, kata Biran, isu ini akan menyinggung Partai Golkar sebagai partai politik dengan perolehan suara terbanyak di koalisi Prabowo-Gibran.

"Isu ini akan mempetakonflikkan antara Golkar dan Gerindra di internal koalisi. Sebab meskipun Prabowo adalah presiden, tetapi partai dengan mayoritas kursi di DPR RI dari koalisi Prabowo-Gibran adalah Golkar, bukan Gerindra," bebernya. 

Jika merujuk mekanisme penentuan Ketua DPR melalui revisi UU 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), maka Gerindra tidak berhak mengisi posisi Ketua DPR RI.

"Artinya jikapun UU MD3 direvisi, seharusnya yang menduduki kursi ketua DPR adalah Golkar, bukan Gerindra," sambungnya.

Lebih lanjut, Biran menduga isu Dasco menjadi Ketua DPR akan memperkeruh hubungan Gerindra dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai parpol pemenang Pemilu 2024.

"Selanjutnya isu ini juga akan menjadi peta konflik awal antara Gerindra dan PDIP, antara partai pemerintahan dengan partai oposisi," demikian Biran.