Bawaslu Imbau Bacapres Tidak Sosialisasi di Tempat Ibadah

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 24 Mei 2023 10:51 WIB
Jakarta, MI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tidak melarang jika para bakal calon presiden (Bacapres) yang telah didukung partai politik untuk melakukan safari politik ataupun silaturahmi dengan masyarakat. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengimbau kepada Bacapres yang melakukan safari politik untuk tidak melakukan ajakan. "Sepanjang tidak ada ajakan mengajak untuk memilih yang bersangkutan, ya tidak ada kemudian melanggar," kata Bagja kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/5). Dia menuturkan bahwa Bawaslu pun tidak bisa melarang seseorang untuk menjalin silaturahmi. Namun, kegiatan silaturahmi itu tidak boleh dibaluti dengan kampanye politik. "Kan tidak boleh kita (Bawaslu) membatasi perkenalkan dan silaturahmi, siapa yang mau maju, ya silakan, capres mau maju silakan," jelas Bagja. Bawaslu berharap, seluruh bakal calon presiden khususnya partai politik untuk menjaga stabilitas politik nasional. Dan, tidak melakukan kegiatan politik di tempat ibadah. "Kita harapkan untuk menjaga kondusifitas. Jadi tidak melakukan pendekatan tersebut di tempat ibadah, sosialisasi tidak dilakukan di tempat ibadah, fasilitas pemerintah," tandas Bagja. (ABP)           #Bawaslu Imbau Bacapres Tidak Sosialisasi di Tempat Ibadah #Bacapres Safari Politik

Topik:

Bawaslu Sosialisasi safari politik Kampanye Bacapres

Berita Sebelumnya

Terpilih Secara Aklamasi, Ketum Ipong Hembing Putra Janji Rangkul Seluruh Mualaf dan Anggota PITI

Berita Selanjutnya

RUU Perampasan Aset Tidak Dibahas, Masyarakat Harus Pelototi DPR

Berita Terkait

Nasional
Anggota Bawaslu RI, Puadi (Foto: Dok MI)

Bawaslu Setuju Dengan Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

29 Juni 2025 12:43 WIB

Ragam
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar acara Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 di ruang pertemuan lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) (Foto: MI/Jiani)

HUT ke-17, Bawaslu Konsisten Jaga Demokrasi Bangsa

15 April 2025 17:22 WIB

Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberkan PSU saat Raker dengan Komisi II DPR. (Foto: Rizal)

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK

10 Maret 2025 16:08 WIB

Nasional
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja (Foto: Dok MI)

Kekurangan Dana, Bawaslu Butuh Rp 90 Miliar Untuk Pengawasan PSU

10 Maret 2025 13:30 WIB

Politik
DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI lantaran terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Hasyim merupakan teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024). (Foto: Dok MI/Aswan)

Soroti 24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Minta DKPP Periksa Aduan ke KPU dan Bawaslu

27 Februari 2025 20:25 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf (Foto: Dok MI/Ant)

24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Nilai KPU dan Bawaslu Sengaja Lalai hingga Negara Tekor Rp 1 Triliun

27 Februari 2025 20:07 WIB