Sejumlah Catatan Komnas HAM Soal Debat Pilpres 2024

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 12 Desember 2023 09:56 WIB
Komisi Nasional Hak Asasi Manusi (Komnas HAM) (Foto: MI/Aswan)
Komisi Nasional Hak Asasi Manusi (Komnas HAM) (Foto: MI/Aswan)

Jakarta, MI - Debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) perdana akan digelar malam ini, Selasa (12/12). Debat bakal dihadiri tiga pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. 

Pada debat capres-cawapres perdana ini, tema yang akan diangkat ialah hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. 

Salah satu tema yang turut menjadi perhatian dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah soal isu HAM yang kerap mencul jelang pemilu.

Wakil Ketua Komnas HAM, Pramono U Tanthowi memberikan sejumlah catatan mengenai tema debat soal HAM itu. Yaitu persoalan HAM ini tidak hanya sebagai komoditas politik lima tahunan setiap kali pilpres. "Isu HAM jangan hanya isu politik lima tahunan," tegas Pranomo, Selasa (12/12).

Pramono menegaskan bahwa para capres harus memberikan solusi terhadap masalah HAM dengan langkah konkret. Salah satunya, ungkap Pramono, soal indeks demokrasi Indonesia yang turun menurun beberapa tahun ini karena menyempitnya ruang kebebasan sipil.

"Karena itu penting untuk mendalami bagaimana komitmen setiap paslon untuk menjamin tidak terjadi pengekangan atas kebebasan sipil, baik karena kriminalisasi, persekusi, intoleransi maupun diskriminasi," lanjutnya.

Lalu, soal strategi pembangunan yang harus mengedepan prinsip HAM. Bagaimana investasi dan infrastruktur tidak memberi dampak buruk pada pelanggaran HAM, baik terhadap lingkungan, masyarakat adat, pekerja, maupun kelompok rentan lain. "Kita ingin isu HAM menjadi perbincangan baik di tingkat elit maupun publik," katanya.

Selanjutnya, soal sikap para capres bagaimana menindaklanjuti pelanggaran HAM masa lalu yang sampai saat ini masih mandek. Sebab, isu pelanggaran HAM kerap muncul setiap pemilu, namun hanya menjadi alat politik.

"Karena itu patut dibahas bagaimana komitmen setiap paslon untuk menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu. Baik secara non-yudisial (sebagaimana telah dimulai oleh Presiden Jokowi) maupun secara yudisial," tuturnya.

Terakhir, adalah perkuatan terhadap lembaga-lembaga HAM seperti Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan, KPAI, dan Komisi Nasional Disabilitas, jangan sampai dilemahkan.

"Sehingga publik menangkap isu ini dan menjadikannya sebagai salah satu pertimbangan sebelum menjatuhkan pilihannya dalam Pemilu nanti," tuturnya.

Diketahui, KPU telah menetapkan tanggal debat capres dan cawapres. Diketahui acara debat tersebut akan dilaksanakan sebanyak lima kali mulai dari Desember 2023 hingga Februari 2024.

Debat pertama akan berlangsung pada Selasa, 12 Desember 2023. Sementara itu, untuk lokasi debat capres dan cawapres tersebut untuk saat ini akan dilaksanakan di Jakarta. KPU juga sempat mempertimbangkan untuk menggelar acara debat di lokasi lain namun akan ada masalah mobilisasi.

Debat kedua, akan dilaksanakan pada Jumat, 22 Desember 2023. Debat ketiga pada Minggu, 7 Januari 2024, debat keempat, Minggu, 14 Januari 2024.
Sementara debat kelima akan berlangsung pada Minggu, 4 Februari 2024.