Bawaslu Berwenang Menindaklanjuti Pelanggaran Netralitas ASN

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 21 September 2023 19:24 WIB
Jakarta, MI - Bawaslu RI dalam melakukan penanganan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya menggunakan dasar hukum pada Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu. Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, mengatakan, pihaknya memiliki wewenang untuk menindaklanjuti terkait pelanggaran netralitas ASN. Hal tersebut disampaikan dalam acara peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tematik Netralitas ASN, di Ballroom Grand Kawanua Novotel Manado, Sulawesi Utara, Kamis (21/9). "Bawaslu punya kewenangan untuk melakukan penanganan pelanggaran administrasi Pemilu, pidana Pemilu, etik, lalu undang-undang hukum lainnya," kata Lolly. Salah satu yang sangat disoroti oleh Bawaslu adalah netralitas ASN pada Pemilu serentak 2024. Dikatakan Lolly, ASN memiliki undang-undang tersendiri. Maka dari itu, Bawaslu juga menerapkan hukum terhadap ASN yang berkaitan dengan UU ASN. "Karena memang mereka sudah punya undang-undang ASN sendiri, peraturan pemerintah sendiri soal disiplin ASN," jelas Lolly. Dia menjelaskan, jika didapati ASN yang tidak netral atau terlibat dalam politik praktis, maka pihaknya akan melakukan kajian dalam menentukan hukum yang digunakan terhadap ASN yang melanggar. "Bawaslu akan melakukan kajian, kajian hukumnya seperti apa kami rekomendasi ke atas," pungkas Lolly. (ABP)       #Bawaslu Berwenang Menindaklanjuti Pelanggaran Netralitas ASN

Topik:

Bawaslu Netralitas ASN

Berita Sebelumnya

Gibran dan Bobby Langgar UU Pemilu, Bawaslu Minta Mendagri Lakukan Pembinaan ke Kepala Daerah

Berita Selanjutnya

Bawaslu Soroti Kerawanan yang Timbul Jika Penjabat Maju Pilkada

Berita Terkait

Nasional
Anggota Bawaslu RI, Puadi (Foto: Dok MI)

Bawaslu Setuju Dengan Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

29 Juni 2025 12:43 WIB

Ragam
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar acara Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 di ruang pertemuan lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) (Foto: MI/Jiani)

HUT ke-17, Bawaslu Konsisten Jaga Demokrasi Bangsa

15 April 2025 17:22 WIB

Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberkan PSU saat Raker dengan Komisi II DPR. (Foto: Rizal)

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK

10 Maret 2025 16:08 WIB

Nasional
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja (Foto: Dok MI)

Kekurangan Dana, Bawaslu Butuh Rp 90 Miliar Untuk Pengawasan PSU

10 Maret 2025 13:30 WIB

Politik
DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI lantaran terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Hasyim merupakan teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024). (Foto: Dok MI/Aswan)

Soroti 24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Minta DKPP Periksa Aduan ke KPU dan Bawaslu

27 Februari 2025 20:25 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf (Foto: Dok MI/Ant)

24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Nilai KPU dan Bawaslu Sengaja Lalai hingga Negara Tekor Rp 1 Triliun

27 Februari 2025 20:07 WIB