Bawaslu Soroti Kerawanan yang Timbul Jika Penjabat Maju Pilkada

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 22 September 2023 12:34 WIB
Jakarta, MI - Bawaslu RI menyoroti kerawanan yang berpotensi terjadi jika penjabat gubernur maju di pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Ha tersebut disampaikan Plt Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu RI Rahmat Jaya Parlindungan Siregar, dalam acara peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tematik Netralitas ASN, di Ballroom Grand Kawanua Novotel Manado, Sulawesi Utara, Kamis (21/9). Dia menilai, dapat disinyalir penjabat gubernur bisa menggunakan kekuasaannya untuk mengintervensi. "Karena bisa jadi pada saat masa jabatan dia, dia melakukan investasi politik," jelas Rahmat. Dia menjelaskan, pengangkatan penjabat gubernur untuk menjalankan dua sistem diantaranya executive agency dan implementing agency. "Kenapa penjabat itu ditentukan oleh Kemendagri? Executive agency-nya pada level menjalankan administrasi daerah itu kan pada gubernur dari walikota/bupati. Tapi executive agency-nya directive dari Jakarta lewat Kementerian tersebut," ujar Rahmat. Maka dari itu, kata dia, Bawaslu akan melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap penjabat daerah yang ingin maju di Pilkada 2024. "Terbukti kalau itu nanti penjabat itu mencalonkan diri, perlu kita preventif pencegahan itu harus dilakukan," pungkas Rahmat. (ABP) #Bawaslu Soroti Kerawanan yang Timbul Jika Penjabat Maju Pilkada

Topik:

Bawaslu Penjabat Daerah

Berita Sebelumnya

Bawaslu Berwenang Menindaklanjuti Pelanggaran Netralitas ASN

Berita Selanjutnya

Bawaslu Telusuri Dugaan Pelanggaran Kampanye Bacaleg DPRD Kota Depok Sumarsono

Berita Terkait

Nasional
Anggota Bawaslu RI, Puadi (Foto: Dok MI)

Bawaslu Setuju Dengan Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

29 Juni 2025 12:43 WIB

Ragam
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar acara Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 di ruang pertemuan lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) (Foto: MI/Jiani)

HUT ke-17, Bawaslu Konsisten Jaga Demokrasi Bangsa

15 April 2025 17:22 WIB

Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberkan PSU saat Raker dengan Komisi II DPR. (Foto: Rizal)

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK

10 Maret 2025 16:08 WIB

Nasional
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja (Foto: Dok MI)

Kekurangan Dana, Bawaslu Butuh Rp 90 Miliar Untuk Pengawasan PSU

10 Maret 2025 13:30 WIB

Politik
DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI lantaran terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Hasyim merupakan teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024). (Foto: Dok MI/Aswan)

Soroti 24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Minta DKPP Periksa Aduan ke KPU dan Bawaslu

27 Februari 2025 20:25 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf (Foto: Dok MI/Ant)

24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Nilai KPU dan Bawaslu Sengaja Lalai hingga Negara Tekor Rp 1 Triliun

27 Februari 2025 20:07 WIB