KP3-I: KPK Harus Usut Pengadaan Gas Air Mata Rp 1.03 Triliun di Polri!
![Adelio Pratama](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/SL4jHdN9D0g7bLGXDlWMtJHvcfiIRRXOMdxoLPXe.jpg )
Adelio Pratama
Diperbarui
4 Oktober 2022 11:30 WIB
![KP3-I: KPK Harus Usut Pengadaan Gas Air Mata Rp 1.03 Triliun di Polri!](https://monitorindonesia.com/2022/10/IMG-20221002-WA0029.jpg)
Jakarta, MI - Direktur Eksekutif Komisi Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I), Tomu Pasaribu, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menindaklanjuti pengadaan gas air mata sebesar Rp 1.03 triliun di Polri yang kini jadi perbincangan publik ditengah tragedi Stadion Kanjuruhan Malang.
Tragedi Kanjuruhan Malang itu diduga akibat dari tembakan gas air mata pihak Kepolisian ke arah suporter hingga menelan ratusan korban jiwa.
Padahal, menurut Tomu, kebutuhan Polri akan gas air mata hanya sebagai antisipasi untuk menghalau demo dan kerusuhan.
"Bukan digunakan mengamankan pertandingan Sepakbola seperti dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang yang memakan ratusan korban jiwa," jelas Tomu kepada Monitor Indonesia, Selasa (4/10).
Disamping itu, Tom sapaan akrabnya, menegaskan sudah sebaiknya DPR juga mempertanyakan Kapolri dalam pengadaan gas air mata mulai tahun 2014-2022 yang menghabiskan anggaran sebesar Rp1.03 Triliun.
"Melihat keseriusan Polri memperbanyak stock gas air mata sebegitu banyak, apakah hanya untuk pengamanan atau Polri punya agenda lain? Sehingga membutuhkan gas air mata yang begitu banyak, terlebih sikap dan perilaku polisi akhir-akhir ini yang sering tembak-menembak," ungkapnya.
Dengan kejadian-kejadian tersebut, menurut Tom, DPR harus bertindak dengan cepat, untuk melakukan perubahan yang signifikan ditubuh Polri secara menyeluruh, sebagai antisipasi atas perilaku dan gerakan-gerakan yang dilakukan Polisi belakangan ini kearah sporadis.
"DPR juga harus mendesak agar KPK menindaklanjuti pengadaan gas air mata yang menghabiskan anggaran sampai Rp 1.03 Triliun tersebut. Karena tidak mungkin sampai sebanyak itu kebutuhan Polri, kalau hanya untuk menghalau demontrasi dan kerusuhan," tutupnya.
Diketahui, berdasarkan pengakuan Mahfud MD, tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang ini bukan karena bentrok antar supporter, melainkan lantaran banyaknya korban yang terhimpit akibat berdesakan sehingga kekurangan pasokan oksigen.
Mengingat adanya tembakan gas air mata dari aparat yang dilemparkan ke arah tribun suporter.
Terkait penggunaan gas air mata, salah satu warganet berhasil menemukan data anggaran Polri terkait pengadaan pembelian peralatan dan kebutuhan gas air mata.
Dilansir dari akun Twitter @andripst, ia mengungkap bahwa total dana yang diajukan untuk pembelian peralatan dan kebutuhan gas air mata mencapai Rp1,03 Triliun.
“Sejak 2014-2022, POLRI telah melakukan pengadaan gas air mata yang bersumber dari dana APBN dengan nominal begitu besar, mencapai 1,03 Triliun Rupiah,” tulisnya.
Diketahui total dana untuk pengadaan gas air mata tertinggi jatuh di tahun 2017.
Kemudian mengalami penurunan di tahun 2018.
“Setelahnya, mengalami penurunan dan mulai meningkat kembali setelah 2019,” katanya.
Menurutnya, kenaikan dana pengadaan gas air mata ini kantaran banyaknya aksi demonstrasi di tahun tersebut.
“Terindikasi kuat akibat serentetan aksi demonstrasi besar,” pungkasnya.
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Politik
![Bantah Tudingan Ketum PBNU, Pansus Haji DPR: PBNU Tak Perlu Ikut Campur Urusan Politik Anggota Pansus Angket Haji DPR Maman Imanulhaq (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/anggota-pansus-angket-haji-dpr-maman-imanulhaq-foto-ist.webp)
Bantah Tudingan Ketum PBNU, Pansus Haji DPR: PBNU Tak Perlu Ikut Campur Urusan Politik
29 menit yang lalu
Hukum
![Terkait Kasus Harun Masiku, KPK Periksa Eks Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan Lagi Wahyu Setiawan (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/6a2a4299-1c91-4a7c-9e88-40ad2f963fe4.jpg)
Terkait Kasus Harun Masiku, KPK Periksa Eks Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan Lagi
56 menit yang lalu
Hukum
![Anggaran Pembangunan Gedung PMI DKI Jakarta Bengkak! KPK Diminta Panggil Heru Budi Hartono Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK (Foto: Dok MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/kpk-periksa-menteri-kp.webp)
Anggaran Pembangunan Gedung PMI DKI Jakarta Bengkak! KPK Diminta Panggil Heru Budi Hartono
4 jam yang lalu
Hukum
![16 Anggota Polri dan 11 Jaksa Lolos Administrasi Capim KPK, ICW Soroti Potensi Konflik Kepentingan Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Diky Anandya (Foto: Istimewa)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/peneliti-indonesia-corruption-watch-icw-diky-anandya.webp)
16 Anggota Polri dan 11 Jaksa Lolos Administrasi Capim KPK, ICW Soroti Potensi Konflik Kepentingan
8 jam yang lalu
Hukum
![Usai Pegawai KPK Gadungan Ditangkap, Polisi Usut Pemerasan Oknum Anggota KPK Terhadap ASN Disdik Kabupaten Bogor Pegawai KPK gadungan, Yusup Sulaeman (Foto: Dok MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/pegawai-kpk-gadungan-yusup-sulaeman.webp)
Usai Pegawai KPK Gadungan Ditangkap, Polisi Usut Pemerasan Oknum Anggota KPK Terhadap ASN Disdik Kabupaten Bogor
19 jam yang lalu
Hukum
![Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) Bondohula Mangkrak, Dana Hibah Kementerian ESDM ke Pemda Sumba Barat Rp 30 Miliar KPK menemukan aset daerah di Sumba Barat mangkrak, Pemda setempat diminta tegas tindaklanjut (Foto: Dok KPK)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/kpk-menemukan-aset-daerah-di-sumba-barat-mangkrak-pemda-setempat-diminta-tegas-tindaklanjut-foto-dok-kpk.webp)
Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) Bondohula Mangkrak, Dana Hibah Kementerian ESDM ke Pemda Sumba Barat Rp 30 Miliar
22 jam yang lalu