Dear BPOM, DPR Tegaskan Temuan Obat Sirup Penyebab Gagal Ginjal Akut Pelanggaran Pidana!

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 30 Oktober 2022 10:20 WIB
Jakarta, MI -  Kepolisian Republik Indonesia (Polri) saat ini tengah mengumpulkan berbagai alat bukti terkait dugaan tindak pidana dalam kasus gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA). Polri juga memeriksa dua perusahaan farmasi yang disebut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggunakan kandungan zat berbahaya di kasus gagal ginjal akut pada anak itu. Berangkat dari itu, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan rakyat (DPR) Habiburokhman menegaskan, bahwa pihaknya turut mendukung penuh kepolisian dalam mengusut tuntas dugaan pidana atas temuan penyakit gagal ginjal akut yang telah menewaskan lebih dari 100 anak. "Kami dukung Polri untuk mengusut kasus ini secara pidana hingga tuntas," tegas Habiburokhman dikutipa pada Minggu (30/10).Habiburokhman menilai langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit membentuk tim gabungan untuk mengusut kasus gagal ginjal akut tersebut sudah tepat. "Respon cepat Pak Kapolri sudah sangat tepat. Sesuai dengan aspirasi masyarakat," tuturnya.Habiburokhman juga menegaskan temuan obat yang menyebabkan, gagal ginjal kepada anak-anak ini jelas mengandung pelanggaran hukum. Diketahui, BPOM menemukan kandungan cairan etilen glikol (EG) maupun dietilen glikol (DEG) yang melebihi ambang batas normal. "Yang bersalah harus dihukum sesuai tingkat kesalahannya," tutupnya. Polri hingga kini masih mengumpulkan berbagai alat bukti terkait dugaan tindak pidana dalam kasus gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA). Karena kecukupan alat bukti tersebut diperlukan untuk menaikkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan. "Saat ini sifatnya masih penyelidikan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan penyidik untuk dianalisa. Tentunya jika sudah cukup, maka akan dinaikkan dari lidik ke sidik," jelas Kadiv Humas Polri, Irjen. Pol. Dedi Prasetyo, Jum'at (28/10). Jenderal Bintang Dua itu menegaskan tim gabungan Polri juga masih berkoordinasi secara intensif dengan Kemenkes dan BPOM. Koordinasi tersebut untuk membahas adanya indikasi pidana terhadap dua perusahaan farmasi yang menggunakan etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) dalam produk obat siropnya. "Itu salah satu yang dibahas kemarin. Tapi secara materi belum bisa disampaikan karena menunggu info lebih lanjut dari kepala tim," jelasnya. Polri juga mengerahkan empat direktorat dari Bareskrim Polri untuk mengusut dugaan pidana dalam kasus gagal ginjal akut tersebut. Adapun tim itu dipimpin oleh Dittipidter Bareskrim Polri. Sementara didalamnya juga beranggotakan Dittipidnarkoba, Dittipideksus, dan Dittipidum. Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen. Pol. Pipit Rismanto, menjelaskan pihaknya masih mendalami potensi dugaan pidana dua perusahaan farmasi dalam kasus ini. Jenderal Bintang Satu itu belum menjelaskan perusahaan farmasi apa yang tengah diselidiki itu. Hanya saja, keduanya didalami terkait penggunaan EG dan DEG dengan konsentrasi sangat tinggi yang ada dalam produk obat sirupnya.

Topik:

DPR BPOM Gagal Ginjal Akut Obat Sirup

Berita Sebelumnya

MAKI Dukung KPK Belah Skandal Kardus Durian, Siapa Tersangka?

Berita Selanjutnya

MAKI Harap KPK Tak Ragu Tetapkan Tersangka Skandal Kasus Kardus Durian

Berita Terkait

Hukum
Logo Badan Karantina Pertanian (Barantan) (Foto: Dok MI)

KPK Masih Rahasiakan Pimpinan DPR "Cawe-cawe' Pengadaan X-Ray Barantan Rp194,2 M

5 Oktober 2025 19:54 WIB

Politik
Illustrasi Makan Bergizi Gratis (Foto: Istimewa)

Legislator Usul Perpres MBG Atur Berbagai Hal Krusial: Standar Gizi Hingga Keamanan Pangan

4 Oktober 2025 14:00 WIB

Nasional
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa (Foto: Istimewa)

DPR Soroti Bandara Kertajati yang Nombok Rp50 M per Tahun: Kita Ingin Berikan Manfaat, Bukan Beban!

4 Oktober 2025 12:43 WIB

Ekonomi
DPR Sahkan Revisi UU BUMN jadi Undang-Undang (Foto: Ist)

DPR Sahkan Revisi UU BUMN jadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna

2 Oktober 2025 14:01 WIB

Ekonomi
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok Ist)

BUMN Ngadu ke DPR, Purbaya: Saya Bukan Juru Bayar!

2 Oktober 2025 12:02 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Istimewa)

Dasco soal Gugatan Penghapusan Uang Pensiun DPR ke MK: Apa Pun yang Diputuskan, Kita Akan Ikut

1 Oktober 2025 19:23 WIB