Satgas Sebut Penyelidikan TPPU Rp 349 Triliun Dihentikan, Jika...

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 6 Mei 2023 12:19 WIB
Jakarta, MI - Satuan tugas (Satgas) menyebutkan penyelidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bisa saja dihentikan jika tidak cukup bukti. Namun demikian, Satgas akan tetap menempuh upaya lain apabila terdapat hak negara yang belum terpenuhi. “Mungkin alat bukti tidak cukup, tapi ada hak negara yang belum dipenuhi, kami akan tagih melalui instrumen kelembagaan yang memang kami miliki,” kata Ketua Tim Pelaksana Satgas TPPU, Sugeng Purnomo, Sabtu (6/5). Diketahui, pemerintah telah resmi membentuk Satgas TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) untuk mengusut tuntas dugaan pencucian uang senilai Rp349 triliun. Adapun dalam menjalankan tugasnya, Satgas bentukan Menko Polhukam sekaligus Ketua Komite Nasional PP TPPU, Mahfud MD itu hanya diberi waktu hingga Desember 2023. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan waktu tersebut akan diperpanjang jika memang belum memenuhi target yang ditentukan. Namun perpanjangan itu, kata Sugeng, tergantung keputusan tim pengarah Satgas TPPU yang diketuai oleh Mahfud MD. “Apabila belum seluruhnya tuntas, tentu saya selaku ketua satgas pelaksana meminta pertimbangan kepada pengarah untuk memperpanjang,” kata Sugeng. Selain itu, perpanjangan waktu tugas tersebut juga tergantung aparat penegak hukum (APH) dalam melakukan penyelidikan hingga menentukan pelaku dan tersangka. “Harapan ending-nya adalah proses hukum jalan, kalau proses hukum jalan bisa sampai pengadilan, atau memang kalau tidak cukup bukti dihentikan,” tukas Sugeng. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan bahwa Satgas TPPU tersebut terdiri atas tim pengarah, tim pelaksana, dan kelompok kerja. “Tim pengarah terdiri dari tiga orang pimpinan Komite TPPU,” kata Mahfud MD. Tiga orang pimpinan Komite KNPP TPPU adalah Mahfud MD selaku Menkopolhukam dan Ketua Komite KNPP TPPU, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Wakil Ketua Komite KNPP TPPU, serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana selaku Sekretaris Komite KNPP TPPU. Tim pelaksana Satgas TPPU terdiri 10 orang yang diketuai Deputi III Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebagai wakil ketua, dan Direktur Analisis dan Pemeriksaan I PPATK sebagai sekretaris. Sementara tujuh anggota tim pelaksana Satgas TPPU adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Dirjen Bea Cukai Kemenkeu, Inspektur Kemenkeu, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, Wakil Kepala Bareskrim Polri, Deputi Bidang Kontra Intelijen Badan Intelijen Negara, serta Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK. “Lalu di dalam melaksanakan tugasnya tim pelaksana dibantu oleh kelompok kerja, di mana ada dua kelompok kerja,” jelas Mahfud MD. Mahfud MD yang juga mantan ketua MK, menjelaskan Satgas TPPU melibatkan 12 orang tenaga ahli yang berasal dari bidang TPPU, korupsi, perekonomian, kepabeanan, cukai, dan perpajakan dalam melaksanakan tugasnya. Namun demikian 12 tenaga ahli itu tidak akan ikut dalam menangani dugaan TPPU karena bukan penyidik berdasarkan undang-undang yang berlaku. Tetapi nanti mereka akan menjadi konsultan dan sebagainya jika ada masalah-masalah yang perlu perhatian khusus. 12 tenaga ahli itu adalah Yunus Husein, Muhammad Yusuf, Rimawan Pradiptyo, Wuri Handayani, Laode M Syarif, Tompo Santoso, Gunadi, Danang Widoyoko, Faisal Basri, Mutia Gani Rahman, Mas Achmad Santosa dan Ningrum Natasya. #Satgas Sebut #Penyelidikan TPPU Rp 349 Triliun Dihentikan, Jika...

Topik:

TPPU kemenkeu Rp 349 T Satgas TPPU

Berita Sebelumnya

Ini Alasan KPK Tetapkan Hasbi Hasan Sebagai Tersangka

Berita Selanjutnya

Megawati Sebut Ada Mantan Kapolri Minta Tolong Soal Kasus Ferdy Sambo

Berita Terkait

Hukum
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mahfud MD Sebut Ditjen Pajak dan Bea Cukai Sumber Korupsi Terbesar

13 Oktober 2025 13:18 WIB

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Antara)

Mahfud MD Harap Menkeu Purbaya Usut Tuntas TPPU Rp 349 T di Kemenkeu

11 Oktober 2025 15:44 WIB

Ekonomi
Coretax (Foto: Dok MI)

Kemenkeu: Pelaporan SPT 2025 Sudah Pakai Coretax, Wajib Pajak Harus Aktivasi Akun

11 Oktober 2025 15:07 WIB

Ekonomi
Kementerian Keuangan (Foto: Dok MI)

Utang Pemerintah Sentuh Rp9.138 Triliun Per Juni 2025

10 Oktober 2025 13:49 WIB

Hukum
Windu Aji Sutanto (Foto: Dok MI)

Mengapa Windu Aji Lolos dari TPPU Kasus Korupsi Blok Mandiodo?

4 Oktober 2025 17:55 WIB

Ekonomi
Kementerian Keuangan (Foto: Dok MI)

Dana Pemda Mengendap di Bank Capai Rp233 T, Kemenkeu Soroti Kebiasaan Buruk

3 Oktober 2025 18:04 WIB