Eks Ketua KPK Ungkap Kelemahan Terbesar RUU Perampasan Aset, Apa Saja?

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 10 Mei 2023 23:28 WIB
Jakarta, MI - Presiden Joko Widodo telah mengirim Surat Presiden (Surpres) nomor R-22/Pres/05/2023 tentang RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana dan juga telah diterima DPR pada Kamis (4/5) kemarin. Artinya, pengesahan RUU Perampasan aset ini segera direalisasikan. Namun demikian, RUU Perampasan Aset ini dinilai memiliki kelemahan terbesar meski agak maju karena sistemnya perampasan aset tanpa pemidanaan. Hal itu disampaikan oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dalam diskusi virtual seperti dikutip Monitor Indonesia, Rabu (10/5). Abraham mengira perampasan aset nantinya betul-betul simpel. Namun, menurutnya teknis perampasan di RUU tersebut masih kurang sederhana. Seperti ketika permohonan penetapan penggantian nama di pengadilan negeri. "Tapi hukum acara RUU Perampasan Aset tidak sesederhana itu," katanya. Menurut Abraham, hal itu tidak lepas dari fakta bahwa Indonesia menganut sistem pembuktian hukum terbatas. Dia pun membandingkan dengan Malaysia yang menganut sistem pembuktian hukum tidak terbatas. "Jadi seseorang yang tidak bisa klarifikasi harta ke MACC (Malaysian Anti-Corruption Commission, lembaga antikorupsi Malaysia (MACC), asetnya bisa dirampas tanpa proses permohonan perampasan aset," ungkapnya. Selain itu, ia juga menyoroti soal permohonan perampasan aset yang hanya bisa dilakukan oleh pengacara negara. Ketentuan itu, menurut dia, sangat rawan konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan. Karena satu-satunya lembaga yang punya kewenangan mengajukan permohonan. "Itu problem. Bagaimana dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)?" tanyanya. Abram juga mencontohkan negara lain seperti Bulgaria. Lembaga antikorupsi di Bulgaria diberi wewenang mengajukan perampasan aset. "Tapi kita masih terikat ke sistem pembuktian terbatas, maka kita mengalami hambatan," pungkasnya. [caption id="attachment_541240" align="alignnone" width="720"] Surpres RUU Perampasan Aset (Foto: Istimewa)[/caption] Sebagai informasi, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana merupakan tindakan hukum yang dilakukan negara untuk merampas aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya. (LA)

Topik:

Jokowi KPK DPR Ruu perampasan aset

Berita Sebelumnya

Donald Trump Diputus Bersalah Kasus Pelecehan Seksual, Carroll: Dunia Akhirnya Mengetahui Kebenarannya

Berita Selanjutnya

Nyali Hakim PN Jaksel Vs PN Jakbar Vonis Jenderal Polisi Bintang Dua

Berita Terkait

Hukum
Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V Dian Patria (Foto: Ist)

Nah Lho! Sampai Detik Ini, KPK Belum Temukan SK Pencabutan 4 IUP Tambang di Raja Ampat

8 jam yang lalu

Hukum
Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energi (IAE) Arso Sadewo (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Komut PT Inti Alasindo Energi Arso Sadewo jadi Tersangka Korupsi Jual Beli Gas PT PGN

8 jam yang lalu

Hukum
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar (Foto: Istimewa)

Pakar Hukum Desak KPK Selidiki Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

9 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Usut Korupsi Kuota Haji, KPK Periksa Manajer Operasional AMPHURI Gugi Harry

11 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Periksa Direktur PT Hajar Aswad Mubaroq Retno Anugerah terkait Korupsi Kuota Haji

11 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Tri Winarto, Direktur PT Firdaus Mulia Abadi Diperiksa KPK soal Korupsi Kuota Haji

11 jam yang lalu