Bawaslu Awasi Dokumen Persyaratan Eks Napi Koruptor

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 29 Mei 2023 16:58 WIB
Jakarta, MI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI akan melalukan pengawasan terhadap dokumen persyaratan dari para calon legislatif. Pengawas itu dilakukan untuk memastikan caleg yang didaftarkan memenuhi persyaratan. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, ingin memastikan bahwa calon legislatif yang didaftar partai politik tidak bermasalah. Bawaslu juga memberikan perhatian terhadap mantan narapidana korupsi. "Karena kita menjaga calon-calon yang tidak sesuai persyaratan, mantan narapidana belum lima tahun kan enggak boleh," kata Bagja kepada wartawan, Senin (29/5). Dia menjelaskan, berdasarkan putusan MK, narapidana kasus korupsi yang dicabut hak politiknya itu berlaku ketika menyelesaikan masa hukumannya. "Jka kemudian yang bersangkutan belum selesai menjalani hukumannya karena putusan MK, maka mau tidak mau batasannya jelas setelah tidak dihukum lagi, baik di dalam penjara maupun di luar penjara," terang Bagja. Dia menyampaikan, jika narapidana korupsi yang telah menyelesaikan masa hukumannya, namun belum hak politiknya di cabut, tetapi tidak boleh untuk mendaftar sebagai calon legislatif. "Kalau ada yang belum tahun, maka mau tidak mau, tidak memenuhi syarat, nah itu yang harus diawasi oleh Bawaslu," tandas Bagja. (ABP)         #Bawaslu Awasi Dokumen Persyaratan Eks Napi Koruptor #Mantan Napi Koruptor Nyaleg

Topik:

Bawaslu Mantan Napi Korupsi Mantan Napi Koruptor Nyaleg

Berita Sebelumnya

Kata Pakar HTN, Jika Jokowi Keluarkan Keppres, Maka Dialah yang Menginginkan Masa Jabatan Firli Dkk Diperpanjang 

Berita Selanjutnya

Mahfud Sebut Jokowi Tak Pernah Minta Maaf ke PKI

Berita Terkait

Nasional
Anggota Bawaslu RI, Puadi (Foto: Dok MI)

Bawaslu Setuju Dengan Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

29 Juni 2025 12:43 WIB

Ragam
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar acara Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 di ruang pertemuan lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) (Foto: MI/Jiani)

HUT ke-17, Bawaslu Konsisten Jaga Demokrasi Bangsa

15 April 2025 17:22 WIB

Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberkan PSU saat Raker dengan Komisi II DPR. (Foto: Rizal)

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK

10 Maret 2025 16:08 WIB

Nasional
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja (Foto: Dok MI)

Kekurangan Dana, Bawaslu Butuh Rp 90 Miliar Untuk Pengawasan PSU

10 Maret 2025 13:30 WIB

Politik
DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI lantaran terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Hasyim merupakan teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024). (Foto: Dok MI/Aswan)

Soroti 24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Minta DKPP Periksa Aduan ke KPU dan Bawaslu

27 Februari 2025 20:25 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf (Foto: Dok MI/Ant)

24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Nilai KPU dan Bawaslu Sengaja Lalai hingga Negara Tekor Rp 1 Triliun

27 Februari 2025 20:07 WIB