Penghapusan Laporan Penerimaan Dana Kampanye Sulitkan Bawaslu Lakukan Pengawasan

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 12 Juni 2023 10:07 WIB
Jakarta, MI - Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, menyampaikan, penghapusan Laporan Penerimaan dan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) akan menyulitkan Bawaslu dalam melakukan pengawasan. "Ya tentu pengawasan kita akan menjadi agak sulit," kata Bagja kepada wartawan, Senin (12/6). Kendati begitu, Bawaslu akan melakukan pengawasan terhadap Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan LPSDK. Sebab, dana yang diterima peserta pemilu serentak 2024 harus tetap diawasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam tahapan kampanye. "Itu instrumen yang akan kita gunakan dalam melakukan pengawasan," jelasnya. Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI ini, menyatakan, penghapusan LPSDK ini nantinya akan menjadi permasalahan, karena menyangkut pengawasan yang akan dilakukan Bawaslu RI pada masa tahapan kampanye. "Ada masalah (terhadap pengawasan) pasti iya," ujarnya. Bagja meminta agar KPU lebih terbuka dan membuka untuk Bawaslu dalam pengawasan terhadap dana kampanye yang diterima partai politik peserta pemilu 2024. "Tapi tentu yang kita inginkan lebih terbuka ini masalah pengawasan dana kampanye," terangnya. Lebih lanjut Bagja menyampaikan, karena LPSDK telah dihapus, Bawaslu akan melakukan pengawasan pada laporan awal dan akhir dana kampanye yang diterima partai politik. "Laporan awal dan akhir tentu akan kita bandingkan nanti. Dan, kami harapkan instrumennya lebih terbuka dibanding 2019 lalu," tandasnya. (ABP)       #Penghapusan Laporan Penerimaan Dana Kampanye #Persulit Bawaslu Lakukan Pengawasan

Topik:

Bawaslu pemilu LPSDK LADK

Berita Sebelumnya

Akses Silon Masih Dibatasi, Ketua Bawaslu: Lama-lama Kita Pidanain Ini!

Berita Selanjutnya

Sulit Awasi Dana Kampanye Mencurigakan, Penghapusan LPSDK Jadi Problem Bawaslu

Berita Terkait

Nasional
Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI (Foto: Dok MI/Aan)

Padahal Sudah tak Ada Pemilu, Kok Anggaran KPU Capai Rp3,5 T?

5 September 2025 00:25 WIB

Politik
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat, DedeYusuf

Belum Tentukan Sikap, Demokrat Masih Kaji Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

7 Juli 2025 19:38 WIB

Politik
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh (Foto: Ist)

Surya Paloh Minta DPR Panggil MK Terkait Putusan Pemisahan Pemilu Nasional-Daerah

6 Juli 2025 11:48 WIB

Politik
Ketum Partai NasDem, Surya Paloh (Foto: Ist)

Surya Paloh Sebut Putusan MK Pisah Pemilu Jungkirbalikan Logika Berfikir

5 Juli 2025 14:46 WIB

Politik
Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid (Foto: Dok/MI)

PKB soal Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah: Kurang Komprehensif

5 Juli 2025 14:24 WIB

Politik
Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin (Foto: Ist)

Legislator Usulkan Amandemen Terbatas UU Kepemiluan

5 Juli 2025 11:29 WIB