Kampanye 75 Hari Bikin Caleg akan Gunakan Uang untuk Yakinkan Para Pemilih, Bagja: Itu Tantangan Kami

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 16 Juni 2023 19:45 WIB
Jakarta, MI - Massa tahapan kampanye yang hanya 75 hari akan membuat para calon legilatif melakukan jalan pintas untuk mendapatkan dukungan dari para pemilih. "Karena cuma 75 hari, berlomba meyakinkan pemilih, kan bisa dengan uang," kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jumat (16/6). Dia pun menyadari bahwa 75 hari itu merupakan waktu yang sangat singkat bagi Bawaslu untuk menemukan pelanggaran-pelanggaran pemilu termasuk praktik politik uang. "Kita pasti akan terbatas waktu karena 75 hari," jelasnya. Dia mengatakan, waktu yang sangat ini memang cukup krusial bagi Bawaslu maupun masyarakat. Kata Bagja, masyarakat diyakini akan menerima uang dari caleg tersebut. "Ini agak berbahaya karena dengan kampanye yang 75 hari maka masyarakat praktis mengambil uangnya," katanya. Kendati begitu, Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi jalannya seluruh proses tahapan pemilu, tetap berusaha untuk mencegah terjadinya politik uang di Pemilu 2024. "Itu tantangan kami ke depan," tandasnya. (ABP)     #Kampanye 75 Hari #Tantangan Bawaslu Cegah Politik Uang

Topik:

Bawaslu rahmat bagja Kampanye Caleg Politik Uang Ketua Bawaslu Kampanye 75 Hari

Berita Sebelumnya

Ketua Bawaslu Minta Masyarakat Laporkan Praktik Politik Uang di Pemilu 2024

Berita Selanjutnya

Bivitri Susanti Sebut Revisi UU TNI Sama Saja Mundur ke 98

Berita Terkait

Nasional
Anggota Bawaslu RI, Puadi (Foto: Dok MI)

Bawaslu Setuju Dengan Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

29 Juni 2025 12:43 WIB

Ragam
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar acara Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 di ruang pertemuan lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) (Foto: MI/Jiani)

HUT ke-17, Bawaslu Konsisten Jaga Demokrasi Bangsa

15 April 2025 17:22 WIB

Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberkan PSU saat Raker dengan Komisi II DPR. (Foto: Rizal)

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK

10 Maret 2025 16:08 WIB

Nasional
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja (Foto: Dok MI)

Kekurangan Dana, Bawaslu Butuh Rp 90 Miliar Untuk Pengawasan PSU

10 Maret 2025 13:30 WIB

Politik
DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI lantaran terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Hasyim merupakan teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024). (Foto: Dok MI/Aswan)

Soroti 24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Minta DKPP Periksa Aduan ke KPU dan Bawaslu

27 Februari 2025 20:25 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf (Foto: Dok MI/Ant)

24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Nilai KPU dan Bawaslu Sengaja Lalai hingga Negara Tekor Rp 1 Triliun

27 Februari 2025 20:07 WIB