Cegah Terjadinya Pelanggaran Sosialisasi Peserta Pemilu, Bawaslu Siapkan Alat Kerja Pengawasan

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 5 Juli 2023 09:12 WIB
Jakarta, MI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu terutama pada sosialisasi partai politik peserta pemilu serentak 2024. Hal itu sebagaimana disampaikan Anggota Bawaslu RI, Puadi saat ditemui di Gedung Bawaslu RI, Selasa (4/7). "Mencoba untuk melakukan proses pencegahan. Kita meyakinkan peserta pemilu untuk melakukan sosialisasi di internal partai politik agar tidak dimaknai sebagai ruang kampanye," terangnya. Puadi mengingatkan kepada seluruh partai politik peserta pemilu termasuk para calon legislatif (caleg) untuk tidak melakukan kampanye di masa sosialisasi. "Kampanye itu baru bisa dimulai pada 28 November nanti," jelasnya. Puadi menjelaskan, yang bertanggung jawab dalam pengawasan kampanye adalah divisi penanganan pelanggaran. Maka dari itu, pihaknya sedang menyiapkan alat kerja pengawasan. "Alat kerja pengawasan kita coba untuk buat agar jajaran kita di penyelenggara pemilu mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan agar siap pada saat nanti tahapan kampanye," pungkasnya. (ABP)       #Cegah Terjadinya Pelanggaran Sosialisasi Peserta Pemilu #Bawaslu Siapkan Alat Kerja Pengawasan

Topik:

Bawaslu Peserta Pemilu Alat Kerja Pengawasan

Berita Sebelumnya

Keuntungan Sewa Kos-kosan Rafael Alun Harus Diambil Alih KPK, Jika...

Berita Selanjutnya

Cegah Pelanggaran, Bawaslu Beri Imbauan ke Peserta Pemilu

Berita Terkait

Nasional
Anggota Bawaslu RI, Puadi (Foto: Dok MI)

Bawaslu Setuju Dengan Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

29 Juni 2025 12:43 WIB

Ragam
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar acara Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 di ruang pertemuan lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) (Foto: MI/Jiani)

HUT ke-17, Bawaslu Konsisten Jaga Demokrasi Bangsa

15 April 2025 17:22 WIB

Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberkan PSU saat Raker dengan Komisi II DPR. (Foto: Rizal)

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK

10 Maret 2025 16:08 WIB

Nasional
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja (Foto: Dok MI)

Kekurangan Dana, Bawaslu Butuh Rp 90 Miliar Untuk Pengawasan PSU

10 Maret 2025 13:30 WIB

Politik
DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI lantaran terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Hasyim merupakan teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024). (Foto: Dok MI/Aswan)

Soroti 24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Minta DKPP Periksa Aduan ke KPU dan Bawaslu

27 Februari 2025 20:25 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf (Foto: Dok MI/Ant)

24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Nilai KPU dan Bawaslu Sengaja Lalai hingga Negara Tekor Rp 1 Triliun

27 Februari 2025 20:07 WIB