Bawaslu Rilis Data Penanganan Pelanggaran Pemilu, Ini Rinciannya!

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 11 Juli 2023 12:06 WIB
Jakarta, MI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merilis data penanganan pelanggaran Pemilu per 3 Juli 2023. Dari data yang dihimpun MonitorIndonesia.com, diketahui terdapat 471 temuan atau laporan yang didapati Bawaslu RI. "144 temuan 327 laporan," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, Puadi saat dikonfirmasi, Selasa (11/7). Dari total 471 temuan dan laporan yang didapati Bawaslu RI, sebanyak 139 temuan diregistrasi dan 5 temuan tidak diregistrasi. Sementara itu, untuk laporan yang diterima Bawaslu RI sebanyak 175 laporan diregistrasi dan 152 tidak diregistrasi. "Total 314 diregistrasi dan 157 tidak diregistrasi," ujarnya. Selanjutnya, Puadi menerangkan, dari total 314 temuan dan laporann yang telah diregistrasi, sebagian besar merupakan pelanggaran sebanyak 193. "Bukan pelanggaran sebanyak 119, proses penanganan pelanggaran 2," terangnya. Dia menambahkan bahwa pihaknya juga merinci terkait jenis pelanggaran yang menjadi temuan dan laporan Bawaslu RI sebanyak 193 pelanggaran. "28 pelanggaran administrasi, 146 kode etik, 4 pidana, 15 hukum lain," pungkasnya. (ABP)     #Bawaslu Rilis Data Penanganan Pelanggaran Pemilu

Topik:

Bawaslu Puadi Data Penanganan Pelanggaran Pemilu

Berita Sebelumnya

Kejagung Pertimbangkan Jerat Pidana Penerima Rp 27 M Korupsi BTS Kominfo!

Berita Selanjutnya

KPK Geledah Perusahaan Andhi Pramono di Batam

Berita Terkait

Nasional
Anggota Bawaslu RI, Puadi (Foto: Dok MI)

Bawaslu Setuju Dengan Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

29 Juni 2025 12:43 WIB

Ragam
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar acara Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 di ruang pertemuan lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) (Foto: MI/Jiani)

HUT ke-17, Bawaslu Konsisten Jaga Demokrasi Bangsa

15 April 2025 17:22 WIB

Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberkan PSU saat Raker dengan Komisi II DPR. (Foto: Rizal)

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK

10 Maret 2025 16:08 WIB

Nasional
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja (Foto: Dok MI)

Kekurangan Dana, Bawaslu Butuh Rp 90 Miliar Untuk Pengawasan PSU

10 Maret 2025 13:30 WIB

Politik
DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI lantaran terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Hasyim merupakan teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024). (Foto: Dok MI/Aswan)

Soroti 24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Minta DKPP Periksa Aduan ke KPU dan Bawaslu

27 Februari 2025 20:25 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf (Foto: Dok MI/Ant)

24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Nilai KPU dan Bawaslu Sengaja Lalai hingga Negara Tekor Rp 1 Triliun

27 Februari 2025 20:07 WIB