Luhut Kritik OTT KPK Lagi!

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 18 Juli 2023 15:40 WIB
Jakarta, MI - Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK agar memperbaiki sistem pencegahan korupsi agar dapat meminimalisir operasi tangkap tangan atau OTT. "Dengan digitalisasi ini, KPK membantu kami membuat digitalisasi untuk e-katalog, untuk Simbara, untuk sistem logistik nasional ini, semua," ujar Luhut di Gedung KPK Jakarta Selatan, Selasa (18/7) Selain itu, digitalisasi ini juga membantu Kementerian Keuangan dalam menjalankan fungsinya dan menunjang ekosistem pemerintahan berbasis elektronik. "Ini semua kerjaan dalam pencegahan (korupsi)," kata Luhut. Lanjut Luhut, perbaikan sistem digitalisasi KPK ini menghemat anggaran dan meningkatkan pendapatan dari pajak. Untuk itu Luhut meminta publik tak heboh. Lantaran menganggap kinerja KPK menurun karena jumlah operasi tangkap tangan (OTT) berkurang. "Jangan drama-drama. Kalau kurang jumlah yang ditangkap berarti enggak sukses, saya sangat tidak setuju. Itu kampungan, ndeso. Pemikiran modern, makin kecil yang ditangkap, makin banyak penghematan, itu success story-nya," ucapnya. Lagipula, kata Luhut, KPK punya tiga fungsi utama. Perbaikan sistem, pencegahan dan penindakan. "Saya ulangi ya, penindakan itu terakhir," imbuhnya. Menurut Luhut OTT yang sering terjadi lantaran sistem yang masih memungkinkan terjadinya ruang untuk korupsi. Karena itulah, KPK mesti berbenah. "Tapi kita semua ini pengen liatnya penindakan aja. Senang drama. Padahal yang dilakukan KPK menurut saya sangat banyak. Tapi tidak banyak yang tau program yang dibuat sekarang, digitalisasi di pelabuhan, digitalisasi simbara, hampir semua itu menghemat mungkin ratusan triliun," pungkasnya. Dulu, Luhut juga sempat mengkritik kinerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam kritiknya, Luhut menyoroti KPK yang dianggapnya terlalu banyak melakukan OTT. Karena itu, Luhut meminta agar OTT yang dilakukan KPK tidak perlu terlalu sering. Sebab, menurutnya, akan membuat citra negara Indonesia jelek di mancanegara. "Kita tidak usah bicara tinggi-tinggi. OTT-OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget," kata Luhut saat memberikan pidato di Launching Stranas PK Tahun 2023-2024, di kawasan Thamrin, Jakarta, Selasa (20/12/2022). (AL)

Topik:

KPK OTT KPK Luhut Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan

Berita Sebelumnya

Dipanggil Kejagung, Posisi Ketum Airlangga Makin Terancam

Berita Selanjutnya

KPK Pelototi 4 Rumah dan 1 Mobil Menpora Dito Senilai Rp 162 Miliar: Katanya Sebagian Besar Hadiah

Berita Terkait

Hukum
Sungai Budi Group (Foto: Istimewa)

Menilik Potensi PT Sungai Budi Group Tersangka Korporasi Kasus Inhutani V dan Bansos

53 menit yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Aan)

200 Calon Pejabat Kemenhaj akan Berurusan dengan KPK

2 jam yang lalu

Hukum
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berjalan keluar usai hadir dalam rapat koordinasi dan supervisi wilayah Sumatera Utara di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan Persada, Jakarta, Senin (28/4/2025). (Foto: Dok MI)

KPK dan Pola Pembiaran Bobby Nasution dalam Cermin Penyidikan APBD yang Pincang di Sumut

7 jam yang lalu

Hukum
Fuad Hasan Mansyur bersama mantan Menag Yaqut Cholil Quomas dan kawan-kawan (Foto: Dok MI/Istimewa)

Pakar Ungkap Potensi Fuad Hasan Dijerat Pasal Korupsi dan Perintangan Penyidikan Kasus Kuota Haji

10 jam yang lalu

Hukum
Ketua KPK, Setyo Budiyanto (Foto: Istimewa)

KPK Ungkap Isi Pertemuan dengan Kementerian Haji

13 jam yang lalu

Hukum
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu (Foto: Dok/MI)

KPK Ungkap Alasan Tak Panggil Bobby Nasution di Kasus Suap Proyek Jalan Sumut

13 jam yang lalu