Di Rapimnas ke-4 KAHMI, LaNyalla Ajak Koreksi Pasal 33 UUD 1945 Hasil Amandemen 2002

Aldiano Rifki

Diperbarui 12 September 2021 19:56 WIB

Di Rapimnas ke-4 KAHMI, LaNyalla Ajak Koreksi Pasal 33 UUD 1945 Hasil Amandemen 2002

Monitorindonesia.com - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan, Indonesia sebagai bangsa yang besar harus berani melakukan koreksi atas kebijakan perekonomian nasional, yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 hasil amandemen yang dilakukan sejak 1999 hingga 2002 silam. Menurutnya, sadar atau tidak, sejak amandemen konstitusi saat itu, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup banyak, telah diserahkan kepada pasar. “Makanya dalam skala yang lebih fundamental, DPD RI mendorong amandemen konstitusi dengan kerangka berpikir sebagai negarawan, bukan politisi. Artinya amandemen konstitusi harus menjadi momentum perbaikan arah perjalanan bangsa dan negara ini. Sebab sebagai negara besar dan tangguh, kita mutlak harus memiliki industri-industri di sektor strategis, terutama untuk mewujudkan kedaulatan kita sebagai bangsa,” kata LaNyalla saat menjadi Keynote Speech Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-4 Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI), Minggu (12/9/2021). Menurut LaNyalla, perekonomian nasional saat ini sangat lemah. Dimana faktanya banyak pabrik yang menurunkan volume produksi akibat lesunya pasar, atau bahkan berhenti beroperasi alias tutup. “PLN mengalami kelebihan pasokan listrik dari pembangkitan karena tidak digunakan oleh konsumen. Ini bukti bahwa industri atau sektor manufaktur sebagai penyerap listrik dalam jumlah besar berhenti produksi atau mengurangi volume produksi,” jelasnya. Sedangkan dari catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), angka Non Performing Loan atau NPL perbankan Indonesia mengalami peningkatan, rata-rata di atas 3 persen. Karena memang peningkatan angka pertumbuhan ekonomi kemarin lebih banyak ditopang sektor konsumsi masyarakat, pergudangan, dan penjualan otomotif akibat adanya relaksasi bea masuk. “Memang menunjukkan aktivitas peningkatan perdagangan, namun belum tentu berbanding lurus dengan aktivitas industri atau sektor manufaktur dalam negeri. Karena peningkatan aktivitas pergudangan, lebih banyak disumbangkan oleh aktivitas impor dan ekspor barang hasil bumi dan tambang,” tutur Senator asal Jawa Timur itu. “Pertumbuhan ekonomi yang kokoh harus dilihat dari indikator Purchasing Managers Index di sektor Manufaktur. Dari situ akan menunjukkan dengan jelas, apakah mesin ekonomi berjalan. Sebab bila Industri dan Manufaktur berjalan, berarti rantai pasokan juga berjalan, kredit bank bergulir dengan baik, dan buruh pabrik terus bekerja, dan tentu saja, barang yang dipasarkan oleh pasar,” sambungnya. Sementara itu terkait penanganan Pandemi Covid baik dari sisi kesehatan dan dampak ekonominya, LaNyalla menegaskan perlunya hubungan sinergitas yang kuat antara pusat dan daerah. Berdasarkan roadmap pemerintah, melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) memiliki target terjadinya keseimbangan antara penanganan di sektor kesehatan dan ekonomi secara bersamaan. “Yang perlu jadi catatan kita harus punya target yang jelas dan berhasil. Kapan program nasional dikerjakan dan tuntas menyentuh semua daerah. Terutama di luar pulau Jawa, khususnya di wilayah dengan karakteristik daerah kepulauan. Pemerintah pusat harus memastikan ketersedian dan distribusi vaksin yang baik ke daerah,” tuturnya. Selanjutnya, lanjut LaNyalla, keseragaman edukasi dan kebijakan terkait PPKM. Pemerintah pusat harus satu bahasa sehingga pemerintah daerah sebagai pelaksana lapangan tidak kebingungan. “Dalam teori krisis manajemen, harus ada satu panglima yang memberi komando. Dan harus ditaati. Sekaligus, pemberi diberi komando akses yang luas, tetapi harus siap bertanggung jawab bila tidak berhasil,” ungkap dia. Tak kalah penting, kata LaNyalla, dalam penanganan krisis, semua pihak harus meletakkan kepentingan pribadi, terutama kepentingan. Dengan mengutamakan kepentingan nasional. “Di tengah dominasi produk terkait kesehatan, beberapa anak bangsa mencoba memproduksi sejumlah alat pendukung medis di tengah pandemi. Kita punya produk ventilator dalam negeri, alat test GeNose, sampai vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara. Namun mengapa produk-produk tersebut belum mendapat kepercayaan dari kita sendiri. Ini harus menjadi catatan kita bersama,” tegasnya.[Rls]

Topik:

DPD RI

Di Rapimnas ke-4 KAHMI, LaNyalla Ajak Koreksi Pasal 33 UUD 1945 Hasil Amandemen 2002

Berita Sebelumnya

Peternak Ayam Ditangkap Karena Bentangkan Poster Aspirasi, Ketua DPD RI Minta Aparat Tak Represif

Berita Selanjutnya

DPD RI Berharap RUU HKPD Perkuat Otonomi Daerah

Berita Terkait

MotoGP Mandalika 2025, Momentum NTB Perkuat Citra Pariwisata Dunia

Dorong Bubarkan DPD, Pengamat: Jelas "Kelaminnya", "Mandul" Fungsinya!

Dana Otsus 2026 Tetap Utuh, Filep Dorong Percepatan Penyerapan di Papua

DPD RI Desak Presiden Bebaskan Warga Haltim yang Ditahan karena Protes Tambang

Irjen Mohammad Iqbal Resmi Jadi Sekjen DPD RI

Hari Buruh 2025: Tamsil Linrung Tegaskan Komitmen DPD RI Bela Hak Pekerja

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K