Bappebti Blokir 68 Situs Perdagangan Berjangka Ilegal

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 11 Februari 2021 15:38 WIB
  MI, Jakarta— Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan memblokir 68 domain situs entitas di bidang perdagangan berjangka komoditi yang tidak memiliki perizinan dari Bappebti. “Tahun 2021, Bappebti akan meningkatkan pengamatan dan pengawasan terhadap aktivitas di bidang perdagangan berjangka komoditi yang tidak memiliki izin dari Bappebti,” kata Kepala Bappebti Sidharta Utama lewat keterangan resmi, Kamis (11/2). Hal itu bertujuan melindungi masyarakat dari investasi perdagangan berjangka komoditi tak berizin yang berpotensi merugikan, serta memberi kepastian hukum terhadap masyarakat dan pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka komoditi. Pemblokiran ini bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta perusahaan tempat pendaftaran nama domain di Indonesia. Pada 2020, Bappebti telah memblokir sebanyak 1911 domain situs. Sidharta menegaskan, domain situs yang diblokir pada Januari 2021 ini masih didominasi oleh situs-situs internet pialang berjangka dari luar negeri. Meskipun mengaku memiliki legalitas dari regulator luar negeri, setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dan/atau di luar negeri yang belum memperoleh izin usaha dari Bappebti dilarang melakukan kegiatan usaha Perdagangan Berjangka. Misalnya, melalui promosi atau iklan, pelatihan, dan pertemuan mengenai perdagangan berjangka di Indonesia. Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti M. Syist menjelaskan, Bappebti melakukan pembatasan agar situs-situs internet tersebut tidak dapat diakses di Indonesia. Pialang berjangka ini biasanya menggunakan introducing broker sebagai perwakilan di Indonesia. “Mereka dengan percaya diri menawarkan kontrak berjangka komoditi, forex, dan index di Indonesia dengan dalih telah mendapat legalitas dari regulator di mana perusahaan tersebut berasal. Tentu ini melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan berpotensi merugikan masyarakat,” kata Syist.

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Covid-19 Terus Melaju, Ini Solusi Emrus Sihombing

Berita Selanjutnya

Jaga Ketahanan Pangan, Kementan Komitmen Kawal Pupuk Subsidi

Berita Terkait

Hukum
Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga (Foto: Istimewa)

KPK Dalami Aliran Dana Kasus K3 ke Kabiro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar

1 jam yang lalu

Hukum
Massa dari Penyelamat Negara Demi Kemakmuran Rakyat (Pendekar) menggelar aksi damai di Gedung Kejaksaan Agung. Massa Pendekar ini mendesak Kejaksaan Agung membabat habis mafia tambang di Konawe Utara. Senin (6/10/2025)

Tangkap Mafia Tambang di WIUP PT  Bososi Pratama Konut!

2 jam yang lalu

Hukum
Nadiem Anwar Makarim (Foto: Dok MI)

Alat Bukti Jerat Nadiem Tersangka Tak Cukup Kuat

3 jam yang lalu

Nasional
Menu makan bergizi gratis (Foto: Dok MI/Ist)

Rentan Dikorupsi, Dharma Pongrekun Nilai MBG Layak Disetop

4 jam yang lalu

Nasional
Didin Alkindi (Foto: Dok MI)

Diterpa Sejumlah Masalah: Program Makan Bergizi Gratis Perlu Dievaluasi

5 jam yang lalu

Nusantara
Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar memimpin langsung konferensi pers pengungkapan kasus ini di Mapolda Jambi, Selasa (7/10/2025) sore. (Foto: Istimewa)

Akhir Pelarian dan Modus Pembunuh Wanita Pemilik Mobil Pajero di Talang Bakung

6 jam yang lalu