Pemerintah & BI Sepakati Lima Langkah Strategis Jaga Inflasi 2021

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 12 Februari 2021 11:11 WIB
  MI, Jakarta  - Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati lima langkah strategis untuk memperkuat pengendalian inflasi pada 2021. Adapun, kesepakatan ini diambil dalam rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) yang digelar secara daring pada Kamis (11/2). Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan inflasi pada tahun ini akan ditargetkan berada sasaran 3±1 persen. Langkah yang akan dilakukan. Pertama, dengan menjaga inflasi kelompok bahan pangan bergejolak (volatile food) dalam kisaran 3-5 persen. “Upaya ini dilakukan dengan memperkuat empat pilar strategi yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif [4K] di masa pandemi Covid-19,” kata Airlangga dalam siaran pers, Jumat (12/2). Pemerintah akan berupaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi terutama dalam mengantisipasi kenaikan permintaan menjelang Ramadan dan Idulfitri pada April dan Mei 2021 serta Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) lainnya. Implementasi strategi akan difokuskan untuk menjaga kesinambungan pasokan sepanjang waktu dan kelancaran distribusi antardaerah antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan kerjasama antardaerah. Kedua, Airlangga menyampaikan koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi akan diperkuat, melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2021 dengan tema ‘Mendorong Peningkatan Peran UMKM Pangan melalui Optimalisasi Digitalisasi untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Pangan’. Ketiga, sinergi antar K/L juga akan diperkuat, dengan dukungan pemerintah daerah dalam rangka menyukseskan program TPIP 2021. Keempat, yaitu memperkuat ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan produksi antara lain melalui program food estate serta menjaga kelancaran distribusi melalui optimalisasi infrastruktur dan upaya penanganan dampak bencana alam. Kelima, dengan menjaga ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam rangka program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) untuk mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Airlangga menambahkan, rapat ini juga menyepakati sasaran inflasi untuk 3 tahun ke depan, di mana sasaran inflasi tahun 2022, 2023, dan 2024 disepakati masing-masing sebesar 3±1 persen, 3±1 persen, dan 2,5±1 persen. “Sasaran inflasi tersebut diharapkan bisa menjangkar pembentukan ekspektasi inflasi masyarakat ke depan, terutama dalam mendukung proses pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural,” pungkasnya.

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Mulai 1 Maret, PPnBM Motor dan Mobil Ditanggung Pemerintah

Berita Selanjutnya

Fokus pada Segementasi Pasar, Erick Transformasi Bisnis Utama HIMBARA

Berita Terkait

Nusantara
Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar memimpin langsung konferensi pers pengungkapan kasus ini di Mapolda Jambi, Selasa (7/10/2025) sore. (Foto: Istimewa)

Akhir Pelarian dan Modus Pembunuh Wanita Pemilik Mobil Pajero di Talang Bakung

14 menit yang lalu

Hukum
Konferensi pers penahanan Jaksa Gadungan Bobby Asia dan rekannya berinisial EF, Selasa (7/10/2025) (Foto: Dok MI)

PNS BPPKB Way Kanan Ngaku Jaksa kini Tersangka Korupsi

34 menit yang lalu

Nasional
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (Foto: Ist)

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Khusus untuk Audit Bangunan Pesantren

2 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI/Alb)

KPK Buka Peluang Kembali Panggil Eks Menag Yaqut usai Periksa Mantan Bendahara Amphuri

3 jam yang lalu

Nasional
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo bersama Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar memberikan keterangan pers terkait keamanan dan legalitas bangunan Pondok Pesantren, Jakarta, Selasa (7/10).

Kementerian PU dan Kemenko PM Bersinergi Pastikan Keamanan dan Legalitas Bangunan Pondok Pesantren Seluruh Indonesia

3 jam yang lalu

Nasional
Anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka. (Foto. Rizal Siregar)

Revisi UU BUMN Pertegas Fungsi BUMN Sebagai Pilar Ekonomi Nasional

3 jam yang lalu