LaNyalla: Tidak Semua Jemaah Haji dari Kalangan Mampu

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 21 Januari 2023 17:11 WIB
Bali, MI - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan bahwa tidak semua calon jemaah haji berasal dari kalangan yang mampu. Apalagi, sejak tahun 2020 Indonesia dilanda pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum diketahui kapan berakhirnya. Untuk itu, ia meminta Kementerian Agama (Kemenag) mengkaji ulang rencana kenaikan biaya ibadah haji tahun 2023 yang kabarnya biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 ini menjadi sebesar Rp 98,8 juta per calon jemaah haji. "Ini sangat memberatkan. Tidak semua jemaah haji itu berasal dari kalangan mampu, banyak diantaranya mereka untuk bisa berangkat harus menjual tanah atau sawah," katanya saat melakukan kunjungan kerja ke Bali, Sabtu (21/1). Sejak tahun 2020 lalu, lanjut LaNyalla, pemerintah Indonesia masih berupaya memperbaiki ekonomi. Tak terkecuali kelompok masyarakat yang telah mendaftar untuk menunaikan ibadah haji. Jadi, tambah dia, usulan kenaikan ongkos haji di tengah kondisi saat ini tidaklah rasional. Belum saatnya juga, biaya perjalanan ibadah haji naik, apalagi hingga dua kali lipat. Jikapun terpaksa naik maka kenaikannya harus rasional. "Harus ditinjau ulang, dipertimbangkan dengan cermat, agar masyarakat yang masih terpuruk tidak semakin terbebani lagi," pungkasnya. Sebelumnya, Kemenag mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 menjadi sebesar Rp 98,8 juta per calon jemaah. Dari BPIH itu 70 persen dibebankan kepada jemaah haji atau sebesar Rp 69 juta. Sementara, 30 persen sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar Rp 29,7 juta. Sementara biaya ibadah haji tahun 2022 sebesar Rp 39,8 juta. Ongkos ini juga lebih tinggi dibandingkan 2018 sampai 2020 lalu yang ditetapkan sebesar Rp 35 juta. (An)

Topik:

DPD Covid-19 lanyalla Kementerian Agama haji

Berita Sebelumnya

Dear PT Eriks Dharma Sentosa, Ketum FGSBM Tegaskan Tidak Ada Tawar-menawar Hak Ahli Waris Endang Iskandar

Berita Selanjutnya

Inaugurasi Pertama Lion Air dari Tiongkok: Shenzhen - Bali

Berita Terkait

Nasional
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Singgih Januratmoko (Dok. MI)

Singgih Januratmoko Desak Kemenag Tuntaskan Masalah Sertifikasi dan Inpassing Guru Madrasah

55 menit yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

Usut Korupsi Kuota Haji, KPK Panggil Manajer Amphuri Gugu Harry Wahyudi

21 Oktober 2025 16:30 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Dalami Motif Dibalik Pembagian Kuota Haji Tambahan

15 Oktober 2025 18:06 WIB

Nasional
Menko PM A. Muhaimin Iskandar memimpin penandatangan kesepakatan bersama penataan pesantren antara Menteri Agama, Menteri PU, dan Menteri Dalam Negeri di Kantor Kemenko PM. (Dok. MI)

Tiga Kementerian Sepakat Tata Pesantren, Muhaimin: Sesuai Instruksi Presiden Prabowo

14 Oktober 2025 14:48 WIB

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Panggil Ketua Koperasi Amphuri Bangkit Melayani terkait Kasus Kuota Haji Kemenag

14 Oktober 2025 14:13 WIB

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

Tak Kunjung Tetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, KPK: Prosesnya Panjang

9 Oktober 2025 11:16 WIB