Bangkitkan Kepercayaan Publik, Pemerintah Harus Serius Basmi Mafia Pajak

Adelio Pratama

Diperbarui 26 Februari 2023 15:31 WIB

Bangkitkan Kepercayaan Publik, Pemerintah Harus Serius Basmi Mafia Pajak

Jakarta, MI - Untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, pemerintah harus serius membasmi mafia pajak. “Ya harus mulai dari institusi pajaknya dong, supaya kepercayaan publik bangkit lagi. Itu cara yang paling efektif membangun kembali kredibilitas Direktorat Jenderal Pajak," kata Andre Vincent Wenas, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, Minggu (26/2). Saat ini, nama DJP Kemenkeu tercoreng gegara kasus penganiayaan oleh anak dari seorang pejabat pajak, Mario Dandy Satriyo. Dugaan tentang skandal yang terjadi di Ditjen Pajak terungkap kembali lewat kasus penganiayaan anak seorang pengurus GP Ansor oleh anak seorang pejabat di Ditjen Pajak. Kasus ini pun heboh, diliput berbagai media. “Lantaran kasusnya telah merembet ke dugaan kejahatan ekonomi, nalar publik tidak bisa memahami bagaimana seorang pegawai eselon bawah bisa punya harta segitu banyaknya," lanjut Juri Bicara PSI bidang Ekonomi itu. Andre menegaskan fenomena ini harus diusut tuntas asal harta tersebut. "Apakah warisan? Atau dari sumber mana? Kan jadi memancing untuk diusut tuntas, dibongkar ke akar-akarnya," kata Andre. "Ini semacam ‘blessing in disguise’ juga. Jadi indikasi-indikasi skandal kejahatan ekonomi seperti ini harus serius penanganannya. Jangan sampai kepercayaan publik rusak," ungkapnya. Kepercayaan publik yang dengan susah payah dibangun oleh mereka yang jujur serta bekerja keras melayani masyarakat harus dijaga. "Basmi semua mafia pajak di internal institusi. Ingat loh, awal 2023 ini secara makro kinerja ekonomi kita sudah menunjukkan tanda-tanda baik,” jelasnya. Menurut Andre, kinerja pendapatan negara cukup kuat, diimbangi disiplin belanja sesuai prioritas nasional. "Ini kan modal kuat buat menghadapi risiko global. Tahun lalu pendapatan pajak kita Rp 2.034,5 triliun atau 114% dari target Perpres 98/2022 sebesar Rp 1.784 triliun," ujar Andre. Sedangkan awal tahun ini, kata Andre, realisasi pendapatan negara mencapai Rp 232,2 triliun (9,4% dari target) meningkat 48,1% (year on year), yang dari pajak Rp 162,23 triliun, tumbuh 48,6% year on year atau 9,44% dari target APBN 2023. “Sementara, realisasi belanja negara mencapai Rp 141,4 triliun (4,6% dari pagu), artinya meningkat 11,2% (year on year), begitu khan menurut Kemenkeu barusan,” tambah Andre. Beberapa indikasi yang menjanjikan menurut catatan Kemenkeu. APBN di awal tahun mencatat surplus sebesar Rp 90,8 triliun (0,43% terhadap PDB), lebih baik dari tahun lalu yang surplus Rp 29,6 triliun (0,15% terhadap PDB). Neraca perdagangan pada Januari 2023 juga kembali mencatat surplus USD 3,87 miliar (Desember 2022 USD 3,96 miliar). Terutama didukung oleh peningkatan ekspor migas dan non migas (batubara). Dengan begitu tren surplus telah berlangsung selama 33 bulan berturut-turut. “Dengan kinerja APBN kita yang positif ini, jangan sampai sisi pendapat sektor pajak dirusak oleh sementara oknum. Ternyata potensinya masih sangat besar. "Kita harus tetap optimis perekonomian Indonesia masih akan terus membaik. APBN akan tetap jadi instrumen andal untuk melindungi perekonomian nasional dari berbagai risiko global,” imbuhnya. #Mafia Pajak #Andre Vincent Wenas

Topik:

kemenkeu Mafia pajak Andre Vincent Wenas djp Mario Dandy Satriyo

Bangkitkan Kepercayaan Publik, Pemerintah Harus Serius Basmi Mafia Pajak

Berita Sebelumnya

Pegawai Pajak Eselon III Gajinya Segini, Kok Bisa Beli Rubicon dan Harley?

Berita Selanjutnya

Kekayaan Pegawai Ditjen Pajak Melejit hingga Koleksi Moge: Uangnya dari Mana Ya?

Berita Terkait

Mahfud MD Harap Menkeu Purbaya Usut Tuntas TPPU Rp 349 T di Kemenkeu

Kemenkeu: Pelaporan SPT 2025 Sudah Pakai Coretax, Wajib Pajak Harus Aktivasi Akun

Utang Pemerintah Sentuh Rp9.138 Triliun Per Juni 2025

Dana Pemda Mengendap di Bank Capai Rp233 T, Kemenkeu Soroti Kebiasaan Buruk

DJP Akui Coretax Belum Optimal, Janji Sistem Lancar dalam 3 Bulan

KPK dan Kemenkeu Kejar Tunggakan Pajak Rp 60 T, 200 WP Sia-siap Saja!

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K