Sri Mulyani Sukses Jadikan Anak Buahnya Hidup Mewah, 26 Juta Rakyat Berkutat Dijurang Kemiskinan

Jakarta, MI - Apresiasi tertinggi pantas disematkan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani atas kesuksesannya menjadikan pejabat dan pegawainya di Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Kekayaan Negara dan Dirjen lainnya hidup dipenuhi kemewahan. Hidup hedonis pejabat, mantan pejabat dan pegawai Kemenkeu menjadi pemandangan umum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari ditengah himpitan ekonomi rakyat miskin. Puluhan juta rakyat miskin di negeri ini hanya bisa memelas dada ditengah kemewahan yang dipertontonkan oleh anak buah Sri Mulyani. Sri Mulyani boleh saja berbangga hati melihat bagaimana rakyat miskin di negeri ini untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja sangat sulit. Fakta sekelas pejabat eselon tiga Dirjen Pajak seperti Rafael Alun Trisambodo dan pejabat Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto yang doyan pamer kemewahan sebagai bukti sukses besar Sri Mulyani dalam memimpin Kementerian Keuangan. Di tengah kesuksesan Sri Mulyani memanjakan anak buahnya, rakyat menangis. Rakyat miskin semakin miskin dan semakin bertambah banyak. Ekonom senior Anthony Budiawan mengatakan, kini koruptor berdasi semakin ganas dan tidak terkendali, merampas hak rakyat miskin, memiskinkan rakyat miskin. Bahkan, indeks persepsi korupsi turun tajam, dari skor 40 pada 2019 menjadi 34 pada 2022. Penurunan skor yang sangat tajam mencerminkan pejabat Indonesia semakin korup, semakin tidak manusiawi, semakin ganas merampok uang rakyat, bersama oligarki. Menurut data terakhir, peringkat Indonesia sebagai negara terkorup di dunia naik dari posisi 85 (2019) menjadi posisi 110 (2022), dari 180 negara: Semakin tinggi peringkat, semakin korup. "Korupsi semakin merajalela dan menjadi tidak terkendali. Di lain sisi, kehidupan rakyat semakin sulit, terhimpit kenaikan harga yang melambung tinggi, harga pangan, harga BBM, tarif listrik, biaya transportasi, semua naik, bahkan pajak juga naik. Semua ini membuat rakyat semakin miskin. Ituah realita saat ini," tutur Prof Anthony saat berbincang dengan Monitor Indonesia di Jakarta, Selasa (7/3). Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin bertambah 200 ribu orang dalam enam bulan, terhitung Maret – September 2022. Persentase penduduk miskin juga naik, dari 9,54 persen menjadi 9,57 persen untuk periode tersebut. Rakyat Miskin 26,36 Juta Orang Jumlah rakyat miskin bertambah 1,57 juta orang, dari 24,79 juta orang pada September 2019 menjadi 26,36 juta orang pada September 2022. Dalam persentase, naik dari 9,22 persen pada 2019 menjadi 9,57 persen pada 2022. Kesuksesan Sri Muliyani juga berhasil menambah hutang negara setiap tahun. Posisi utang Indonesia pada Januari 2023 sudah mencapai Rp 7.754,98 triliun dengan rasio terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 38,56 persen. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap Rafael Alun Trisambodo anak buah Sri Muliyani memiliki 40 rekening dengan total transaksi Rp 500 miliar. Angka itu masih bisa bertambah karena PPATK dan KPK masih terus menelusuri transaksi dan aset Rafael Alun dan keluarganya. PPATK juga sebelumnya memblokir rekening seorang konsultan pajak lantaran diduga menjadi perpanjangan tangan dugaan tindak pidana pencucian uang eks pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. “Kita mensinyalir adanya peran profesional money launderer yang selama ini berperan untuk Rafaeal Alun,” ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat dikonfimasi Monitor Indonesia, Selasa (7/3). Ivan menyebut PPATK menduga ada tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael Alun. Ia menyebut PPATK juga mensinyalir adanya keterlibatan pihak lain dalam hal tersebut. “Ya transaksi signifikan tidak sesuai profil yang bersangkutan dan menggunakan pihak-pihak yg patut diduga sebagai nominee atau perantaranya,” katanya. Melihat profil pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo yang memiliki transaksi Rp 500 miliar, bila 25 persen saja dari 45.315 orang pegawai Dirjen Pajak memiliki transaksi seperti Rafael tentu jumlah yang sangat luat biasa. Belum lagi harta berupa aset tanah, villa, hotel restoran, emas, dan rekening di luar negeri yang sulit terdeteksi. Artinya, bila negara mampu merampas harta 25 persen pegawai pajak sudah terkumpul Rp 5.600 Triliun. Belum lagi harta dari pejabat dan pegawai Dirjen Bea Cukai dan Dirjen lainnya yang tak kalah banyak dibanding Dirjen Pajak. Angkanya bisa mencapai Rp 10 ribu triliun. Angka itu cukup melunasi seluruh hutang Indonesia dan dukungan APBN dalam setahun. Oleh karena itu, Prof Anthony mendesak PPATK dan KPK tidak hanya memeriksa dan mengungkap kekayaan Rafael Alun, namun juga semua pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan. Mundur dari Menkeu "PPATK jangan hanya memeriksa aliran dana Rafael Alun. Harus diperiksa semua pejabat dan pegawai Kemenkeu termasuk Sri Muliyani. Karena hanya PPATK yang bisa mengakses rekening di bank," katanya. Bagi Prof Anthony, bila punya rasa malu seharusnya Sri Mulyani mundur dari Menteri Keuangan. Kasus-kasus korupsi yang banyak melibatkan pejabat dan pegawai Kemenkeu membuat Indonesia jelek di mata internasional. Prof Anthony juga meminta Presiden Jokowi untuk melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam menelusuri hasil korupsi para pejabat Indonesia yang disimpan di luar negeri seperti Singapura, Hongkong, dan negara lainnya. "Kalau tidak korupsi sebenarnya Indonesia tak perlu menambah utang. Ini utang makin banyak, tapi rakyat makin miskin," tandasnya.[Man] #Sri Mulyani #Kemenkeu

Topik:

Sri Mulyani kemenkeu Rakyat Miskin

Sri Mulyani Sukses Jadikan Anak Buahnya Hidup Mewah, 26 Juta Rakyat Berkutat Dijurang Kemiskinan

Berita Sebelumnya

Cik Asan Ingatkan Pemerintah Soal Kemampuan Bayar Bunga Utang APBN 2023

Berita Selanjutnya

PSI Ingatkan Agar Eksploitasi Tambang Nikel Dilakukan Secara Terencana

Berita Terkait

Fauzi Amro: Sri Mulyani Lebih Berpengalaman, Purbaya Hanya Antitesa

Said Didu Tuding Jokowi hingga Bahlil Penyebab Kerugian Negara Ribuan Triliun di Sektor Tambang

Mahfud MD Sebut Ditjen Pajak dan Bea Cukai Sumber Korupsi Terbesar

Mahfud MD Harap Menkeu Purbaya Usut Tuntas TPPU Rp 349 T di Kemenkeu

Kemenkeu: Pelaporan SPT 2025 Sudah Pakai Coretax, Wajib Pajak Harus Aktivasi Akun

Utang Pemerintah Sentuh Rp9.138 Triliun Per Juni 2025

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K