Terungkap! 135 Surat Senilai Rp22 T Teridentifikasi Ada Transaksi Pegawai Kemenkeu

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 11 April 2023 16:33 WIB
Jakarta, MI - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, mengungkapkan, 135 surat yang ditunjukkan Pusat Pelaporan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK) dengan nilai transaksi Rp22 triliun itu sebagian kecil menyangkut pegawait Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "135 surat tekait korporasi dan pegawai nilai transaksi Rp22 triliun. Yang menyebut nama pegawai Kemenkeu, kami pilah ternyata dari Rp22 triliun, Rp3,3 triliun itu menyangkut pegawai Kemenkeu," ungkap Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komisi III dengan Komisi TPPU di Gedung Parlemen, Senayan, Selasa (11/4). Sri Mulyani menyebutkan, masyarakat menganggap bahwa transaksi tersebut merupakan hasil tindak pidana korupsi. "Persepsi publik dianggapnya korupsi," jelasnya. Menkeu menjelaskan bahwa nilai transaksi tersebut merupakan debit atau kredit dari para pegawai yang teridentifikasi dalam 135 surat yang disampaikan PPATK ke Kemenkeu. "Termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli harta, rumah dalam hal ini, dalam kurun waktu 2009-2023 dan mereka telah ditindak lanjuti oleh Inspektorat Jenderal,"tandasnya. (ABP)     #135 Surat Senilai Rp22 T Teridentifikasi Ada Transaksi Pegawai Kemenkeu #Transanksi Jumbo

Topik:

DPR RI Komisi III kemenkeu PPATK

Berita Sebelumnya

193 Anak Buah Sri Mulyani Kena Sanksi Disiplin

Berita Selanjutnya

Sri Mulyani Sebut Ada Korporasi Milik Pegawai Kemenkeu Dipusaran Transaksi Jumbo

Berita Terkait

Ekonomi
Kementerian Keuangan (Foto: Dok MI)

Dana Pemda Mengendap di Bank Capai Rp233 T, Kemenkeu Soroti Kebiasaan Buruk

12 jam yang lalu

Nasional
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini. (Foto. Rizal)

DPR Sahkan RUU Kepariwisataan, Novita Hardini: Pariwisata Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi Daerah

2 Oktober 2025 14:19 WIB

Politik
Ketua DPR Puan Maharani (Dok. MI)

HUT ke-80 DPR RI, Puan Maharani Minta Maaf dan Janji Perbaiki Kinerja

2 Oktober 2025 12:00 WIB

Politik
Gedung DPR RI, Jakarta. (Foto: Zul Sikumbang)

DPR RI Sahkan Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

2 Oktober 2025 09:36 WIB

Nasional
Gedung DPR RI (Foto: Dok/MI/Istimewa)

DPR RI Akan Sahkan RUU BUMN di Rapat Paripurna Besok

1 Oktober 2025 19:01 WIB

Ekonomi
Anggota DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan. (Dok. MI)

Nasim Khan: Perpres Tata Niaga Gula Penting Selamatkan Petani dan Konsumen

30 September 2025 12:44 WIB