BI Rekomendasikan Rp 1.000 Jadi Rp 1, Ekonom: Sebaiknya Buat Roadmap Dulu

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 27 Juni 2023 15:41 WIB
Jakarta, MI - Ekonom Bhima Yudhistira mengungkapkan berbagai keuntungan yang bisa didapat dari aksi Redenominasi Rupiah yang direncanakan oleh Bank Indonesia. Menurutnya redenominasi Rupiah Rp 1.000 Jadi Rp 1 dapat meningkatkan efisiensi transaksi keuangan, penyederhanaan laporan keuangan. Selain itu, redenominasi Rupiah Rp 1.000 Jadi Rp 1 juga bisa mencegah kesalahan penghitungan uang tunai karena nominal yang terlalu banyak. Namun, Bhima menyarankan, perlu adanya penyusunan peta jalan sebelum redenominasi rupiah benar-benar akan dilakukan dalam waktu dekat. “Jika BI mau lakukan redenominasi rupiah sebaiknya buat roadmap dulu sehingga masyarakat dan pelaku usaha bisa bersiap,” kata sekaligus Direktur Eksekutif CELIOS itu, Selasa (27/6). Menurut Bhima, redenominasi masih belum tepat dilakukan dalam jangka pendek. “Beberapa pertimbangan sebelum lakukan redenominasi yakni stabilitas inflasi harus terjaga. Pra kondisi ideal adalah inflasi kembali ke level pra pandemi dulu atau di kisaran 3 persen. Lebih rendah dari itu lebih bagus,” jelasnya. Sementara itu, inflasi Indonesia masih di kisaran 4 persen dan sedang dibayangi ancaman el nino yang berisiko menaikkan inflasi. “Pertimbangan utama jika memaksa redenominasi disaat inflasi masih tinggi adalah kekhawatiran terjadinya Hiperinflasi. Ini dipicu oleh perubahan nominal uang hasil redenominasi mengakibatkan para pedagang untuk menaikkan pembulatan harga ke atas,” papar Bhima. “Sebagai contoh, harga barang sebelum pemangkasan nominal uang Rp 9.200 kemudian ga mungkin kan jadi Rp 9,5 paska redenominasi, yang ada sebagian besar harga dijadikan Rp 10. Ada pembulatan nominal baru ke atas. Akibatnya harga barang akan naik signifikan. Ini sulit dikontrol oleh pemerintah dan BI. akibatnya apa? Hyperinflasi yang memukul daya beli,” pungkasnya. (AL) #BI Rekomendasikan Rp 1.000 Jadi Rp 1#BI Rekomendasikan Rp 1.000 Jadi Rp 1

Topik:

BI rupiah

Berita Sebelumnya

INDEF Nilai OJK Kurang Progresif Terhadap Kredit Macet Bank Mayapada

Berita Selanjutnya

Diwajibkan Bayar Uang Pengganti Rp 29 M, Mantan Anak Buah Sri Mulyani, Angin Prayitno Sebut Tuntutan Jaksa "Zalim"

Berita Terkait

Hukum
Karikatur - Ilustrasi - Semua Anggota Komisi XI DPR RI (2019-2024) diduga menerima dana CSR BI-OJK (Foto: Gatot Eko Cahyono)

KPK akan Periksa Semua Anggota Komisi XI DPR (2019-2024) soal Korupsi CSR BI, Ini Daftarnya

1 Oktober 2025 09:54 WIB

Ekonomi
Rupiah Melemah ke Rp16.610 per Dolar AS di Akhir Perdagangan (Foto: Dok MI)

Rupiah Ditutup Loyo di Rp16.610 per Dolar AS

22 September 2025 16:35 WIB

Ekonomi
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun (Foto. Rizal Siregar)

Purbaya Gantikan Sri Mulyani, Misbakhun: Stabilitas Ekonomi Indonesia Masih Terjaga

18 September 2025 14:59 WIB

Ekonomi
Kenali Modus Penipuan QRIS yang Sering Terjadi (Foto: Ist)

Hati-hati! QRIS Bisa jadi Modus Penipuan untuk Pedagang dan Konsumen

18 September 2025 08:07 WIB

Hukum
Satori (kiri) dan Heri Gunwan (kanan) tersangka kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) BI-OJK (Foto: Istimewa)

KPK Masih Gali Peran Satori dan Heri Gunawan di Korupsi CSR BI-OJK

16 September 2025 10:36 WIB

Hukum
Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok MI/Aan)

Setop Rapat Tiba-tiba, Misbakhun Dicurigai Takut Purbaya Bongkar Korupsi di Kemenkeu dan DPR

13 September 2025 13:09 WIB