Ciptakan Iklim Usaha yang Kompetitif, BPKP Teken MoU dengan KPPU

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 15 September 2023 07:50 WIB
Jakarta, MI - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bekerjasama dalam pengawasan di bidang keuangan dan pembangunan persaingan usaha. Kesepakatan kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh dan Ketua KPPU Afif Hasbullah di Aula Gandhi, Kantor BPKP Pusat, Kamis (14/9). Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, mengatakan, melalui kerja sama akan memudahkan dalam mengawasi dan mendorong peningkatan efektivitas tata kelola di bidang keuangan, pembangunan dan persaingan usaha untuk menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan stabilisasi perekonomian nasional. “Nota kesepahaman ini dapat dijadikan landasan kerja sama kelembagaan untuk pelaksanaan pengawasan dan peningkatan efektivitas tata kelola bidang persaingan usaha. Pelaksanaan pengawasan tersebut mencakup: kegiatan asuransi dan konsultasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), penyediaan dan pemanfaatan data dan/atau informasi, penegakan hukum dan pelaksanaan tugas lainnya, serta bidang kerja sama lain yang disepakati para pihak,’’ ungkap Ateh. Ateh berharap, kolaborasi ini menjadi titik awal bagi upaya sinergi pengawalan peningkatan efektivitas tata kelola bidang persaingan usaha ke depan serta sebagai upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih. Sementara itu, Ketua KPPU Afif Hasbullah menyebut, kolaborasi dengan BPKP ini bertujuan untuk mengakselerasi efektifitas penegakan hukum di KPPU sekaligus dalam menciptakan persaingan yang sehat di bidang keuangan dan pembangunan. “Kolaborasi ini dapat memperkuat fungsi pengendalian internal (KPPU), baik melalui perbantuan tenaga fungsional auditor BPKP untuk bergabung sebagai anggota di kelompok kerja KPPU ataupun melalui pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan auditor di KPPU,” ungkap Afif. Afif mengungkapkan, adanya kerja sama ini kami harapkan dapat menyediakan mekanisme pertukaran data dan informasi yang diperlukan untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi kedua belah pihak serta meningkatkan koordinasi dalam melakukan pengawasan tata kelola kebijakan pemerintah yang strategis. Penandatangan Nota Kesepahaman antara BPKP dan KPPU merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang bertujuan untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat dan kondusif serta memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi setiap Pelaku Usaha. “Saya berharap melalui kolaborasi ini, akan semakin banyak sinergi yang dijalin antara KPPU dengan BPKP, yang tentunya dapat membawa manfaat yang besar bagi semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa perbaikan iklim usaha di daerah dan negara tercinta,” tandas Afif. #Ciptakan Iklim Usaha yang Kompetitif #BPKP Teken MoU dengan KPPU

Topik:

KPPU BPKP MoU

Berita Sebelumnya

Junimart Girsang Berikan 3 Juta Data Honorer untuk Diangkat Menjadi PPPK kepada Mentri PAN RB

Berita Selanjutnya

Dongkrak Hasil Tangkapan Nelayan Muara Besar dengan Fish Finder

Berita Terkait

Hukum
BPKP RI (Foto: Dok MI/Istimewa)

BPKP Bantah Auditor Perkara Impor Gula Baru Lulus CPNS 2024

7 Agustus 2025 17:02 WIB

Hukum
Gedung BPKP RI (Foto: Dok MI/Aswan)

Alibi Kubu Tom Lembong Laporkan Auditor BPKP ke Pengawas dan Ombudsman

5 Agustus 2025 16:13 WIB

Hukum
Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, resmi menghirup udara bebas pada Jumat malam, 1 Agustus 2025, setelah menerima abolisi dari Presiden Prabowo Subianto (Foto: Istimewa)

Nama-nama Hakim dan Auditor BPKP yang Dilaporkan Tom Lembong

5 Agustus 2025 15:55 WIB

Hukum
Eks Menteri Perdagangan Tom Lembong menghirup udara bebas, dikeluarkan dari Rutan Cipinang pada Jumat (1/8/2025) malam. Tom dijemput oleh sang istri, Franciska Widjaja, eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan, tim kuasa hukum, dan para pendukungnya.

KY dan MA Didesak Usut Dugaan Kriminalisasi Kasus Impor Gula Seret Jaksa, Hakim, BPKP dan Jokowi

4 Agustus 2025 13:30 WIB

Perspektif
Perhitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang menyeret Tom Lembong (Foto: Dok MI/Istimewa)

Menggugat Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP dalam Kasus Impor Gula Tom Lembong: Cacat Logika dan Cacat Hukum

13 Juli 2025 17:39 WIB

Hukum
PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) (Foto: Dok MI/Istimewa)

Desak Kejagung Seret PTPN dan PT RNI di Korupsi Impor Gula, Ekonom Singgung Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP

2 Juli 2025 22:59 WIB