Hitung-hitungan APBN Makan Siang Gratis di Tengah Utang dan Pajak

Tim Redaksi
Tim Redaksi
Diperbarui 26 Februari 2024 09:54 WIB
Guru membagikan makanan sehat yang kepada siswa di TK Islam Alam Nusantara, Cinunuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
Guru membagikan makanan sehat yang kepada siswa di TK Islam Alam Nusantara, Cinunuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Jakarta, MI - Program makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah, yang diusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan masuk dalam APBN 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan hal itu. Menurutnya, program itu akan masuk dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 pekan depan.

Sejauh ini, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran memperhitungkan bahwa program ini membutuhkan anggaran sekitar Rp450 triliun untuk berjalan penuh pada 2029. Namun untuk tahap awal program ini, yang rencananya akan dimulai pada 2025, butuh anggaran sekitar Rp100 triliun-Rp120 triliun.

Dewan Pakar TKN, Budiman Sudjatmiko memaparkan bahwa setiap tahunnya akan diperlukan pasokan 6,7 juta ton beras, 1,2 juta ton daging ayam per tahun, 500.000 ton daging sapi per tahun, 1 juta ton daging ikan per tahun, serta 4 juta kiloliter susu sapi segar per tahun.

Budiman Sudjatmiko sebelumnya mengatakan, butuh alokasi anggaran sebesar Rp50 triliun-Rp60 triliun dari total kebutuhan pembiayaan sebesar Rp100 triliun-Rp120 triliun pada tahun pertama program ini dimulai.

Menurutnya, itu karena Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi akan “dikonsolidasikan” untuk menyusun rantai pasok khusus penyediaan kebutuhan bahan pangan untuk program ini.

Namun menurut ekonom Indef, Esther Sri Astuti, butuh waktu lama untuk mencapai apa yang diutarakan oleh Budiman. Apabila program ini akan segera diimplementasikan, pendanaannya kemungkinan tetap bertumpu pada APBN. Persoalannya adalah ruang fiskal yang tersedia sangat sempit. Tanpa program ini saja, APBN 2023 sudah defisit sebesar Rp347,6 triliun.

Rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) telah mencapai 38%. Sedangkan rasio pajak selama 10 tahun terakhir cenderung menurun.

Sementara itu, program makan siang gratis apabila telah berjalan penuh membutuhkan anggaran sebesar Rp450 triliun. Itu berarti setara dengan 13,5% dari APBN 2024 yang berjumlah Rp3.325 triliun.

Sementara Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memaparkan bahwa realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65% dari produk domestik bruto (PDB). Jika makan siang gratis nantinya dibiayai seutuhnya oleh APBN, program tersebut akan menjadi beban anggaran terbesar setelah pendidikan dan perlindungan sosial.

Padahal anggaran pendidikan yang porsinya sudah mencapai 20% dari APBN saja masih belum mumpuni untuk menuntaskan persoalan pendidikan di dalam negeri.

“Implikasinya belanja pemerintah untuk program-program lainnya akan semakin terbatas. Itu berarti pemerintah tidak bisa leluasa menggunakan anggarannya,” kata Esther kepada wartawan, Minggu (25/2).

Menurutnya, program ini secara sekilas memang terlihat “berpihak” pada rakyat dan populis. Namun Esther mengingatkan bahwa ada risiko jangka panjang yang dapat membebani keuangan negara. 

Salah satu solusi untuk menutupi defisit itu adalah dengan menambah utang yang akan menjadi beban jangka panjang. Opsi lainnya, menurut Esther, pemerintah bisa mencetak lebih banyak uang. Namun, itu akan memicu inflasi.

Sementara rencana untuk mengefektifkan anggaran subsidi BBM agar lebih tepat sasaran pun perlu dilakukan secara berhati-hati. Sebab dampaknya bisa memicu inflasi dan kenaikan biaya hidup.

Menambah ruang fiskal dengan meningkatkan rasio pajak juga bukan hal mudah yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, Esther meragukan program konsumtif semacam ini bisa memberikan efek ganda pada perekonomian Indonesia.

“Seharusnya masyarakat diberi kailnya, bukan ikannya. Itu akan lebih produktif kalau Rp120 triliun sampai Rp450 triliun itu digunakan untuk investasi di bidang pendidikan dan membuka kesempatan kerja seluas-luasnya,” tandas Esther.

Seperti yang diketahui, program makan siang dan susu gratis untuk anak merupakan fokus dari Prabowo-Gibran. Akan tetapi dalam implementasinya, program ini banyak mendapatkan sorotan karena membutuhkan dana besar.

Selain itu, kubu Prabowo-Gibran juga menyebut program ini akan dilaksanakan secara bertahap dan mencapai seluruh anak pada 2029.

Penjelasan Prabowo

Sekitar Rp 460 triliun lebih, kata Prabowo, Tentunya everybody will ask, uangnya dari mana? APBN sekarang, alokasi untuk bantun sosial itu adalah Rp 495 triliun, mendekati Rp 500 triliun. Apakah itu tidak termasuk bantuan sosial? The answer so easy. Ada lagi pendidikan Rp 660 triliun. 

"Saya tanya, apakah memberi makan anak-anak sekolah tidak termasuk bidang pendidikan?" kata Prabowo, dalam acara Trimegah Political and Economic Outlook 2024 beberapa saat lalu.

Selain itu, Prabowo juga mendata jumlah masyarakat yang perlu mendapatkan makan siang dan bantuan gizi mencapai 82,9 juta orang. Hal itu diungkapkan dalam acara Sarasehan 100 ekonom Indonesia di Menara Bank Mega pada Rabu (8/11) lalu.

Rencananya program ini akan diberikan untuk anak-anak Pra SD (anak usia dini) hingga SMA/SMK. Diperkirakan, pra SD (anak usia dini) sebanyak 30 juta anak, SD sebanyak 24,0 juta murid dan SMP sebanyak 9,8 juta murid.

Kemudian untuk SMA dan SMK 10,2 juta murid, untuk para santri di pesantren total ada 4,3 juta orang, dan untuk ibu hamil ada 4,4 juta jiwa.

Prabowo menjelaskan, program makan siang gratis akan dijalankan menggunakan alokasi dana APBN untuk pendidikan dan perlindungan sosial. Menurutnya, anggaran 2024 untuk pendidikan dan perlindungan sosial saja sangat besar dan dirasa cukup untuk memulai program ini.

"Kalau kita lihat, anggaran kita untuk 2024 alokasi untuk stunting, alokasi untuk pendidikan, alokasi untuk perlindungan sosial sangat-sangat besar," jelasnya.

Menurut Menteri Pertahanan itu, untuk anggaran pendidikan pemerintah ada gelontorkan dana Rp 660 triliun. Sedangkan untuk anggaran bantuan sosial sudah disiapkan dana sebesar Rp 500 triliun, Jadi jika pemerintah mengambil sebagian dana dari anggaran ini, ia merasa program tersebut dapat dijalankan.

"Coba kita lihat pendidikan Rp 660 triliun, kalau makan siang untuk anak sekolah, saya bertanya apa ini masuk pendidikan atau tidak? Jadi kalau Rp 400 triliun sebenarnya alokasinya sudah ada".

"Kemudian kalau kita lihat, untuk perlindungan bantuan sosial hampir Rp 500 triliun, kalau sebagian untuk makan siang anak-anak Indonesia akan meringankan orang-orang yang paling bawah itu, apalagi (alokasi dana) ketahanan pangan," imbuhnya.

Sehingga, Ia merasa sangat optimis bila program makan siang ini dapat segera dilaksanakan. Menurut Prabowo pengalokasian semacam ini jauh lebih jelas dan dapat mengatasi akar permasalahan sosial.

Kapan Berjalan?

Budisatrio Djiwandono selaku Komandan Tim TKN Prabowo-Gibran telah menegaskan program makan siang gratis akan dijalankan langsung setelah pasangan ini dilantik jika menjadi presiden dan wakil presiden terpilih.

"Program ini adalah program utama Prabowo-Gibran dan langsung akan dijalankan setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden," kata Budisatrio dalam keterangan tertulis.

Budiman mengatakan program makan siang gratis memerlukan persiapan yang matang lantaran penerima manfaatnya berjumlah besar. Menurutnya, persiapan program itu berjalan mulai Maret sampai Oktober 2024.

Meski begitu ia mengaku program makan siang gratis ini belum bisa dilaksanakan secara total dan langsung dirasakan oleh 82,9 juta jiwa pada 2025. Sebab tahun anggaran pertama 2025 masih merupakan APBN dari periode Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disusun pada 2024 ini.

Karenanya menurut Budisatrio program itu akan lebih dulu mengincar anak-anak di daerah yang paling membutuhkan. Barulah makan siang gratis ini akan program itu akan terus dimajukan pada tahun-tahun berikutnya. 

Dengan begitu program tersebut dinilai baru akan berjalan maksimal pada tahun terakhir periode jabatan presiden.