Tantang AS, China Tegaskan Dukungan pada Rusia soal Kedaulatan dan Keamanan

Jakarta, MI - Presiden China, Xi Jinping menegaskan kembali dukungan negaranya untuk Moskow terkait masalah kedaulatan dan keamanan melalui hubungan telepon dengan pemimpin Rusia Vladimir Putin. Xi mengatakan kepada Putin bahwa “semua pihak harus secara bertanggung jawab mendorong penyelesaian yang tepat dari krisis Ukraina,” menurut kantor berita resmi Xinhua seperti dikutip Aljazeera.com, Kamis (16/6). Kremlin menyatakan bahwa Putin “menguraikan penilaian fundamentalnya tentang situasi di Ukraina dalam pembicaraan itu. Sedangkan Xi menekankan legitimasi tindakan yang diambil oleh Rusia untuk melindungi kepentingan nasional fundamental dalam menghadapi tantangan keamanannya yang diciptakan oleh kekuatan eksternal. China juga tidak mengkritik invasi Rusia ke Ukraina dan tidak menyebutnya dengan istilah seperti itu, sambil menuduh NATO dan Barat memprovokasi Moskow untuk menyerang. Amerika Serikat menyatakan keprihatinannya tentang keberpihakan China pada Rusia dan memperingatkan negara-negara yang berpihak pada Putin atas invasinya ke Ukraina akan “berada di sisi sejarah yang salah”. "China mengklaim netral tetapi perilakunya menjelaskan bahwa mereka masih menunjukkan dukungan dan hubungan dekat dengan Rusia," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS. Beberapa minggu sebelum Rusia melancarkan serangan pada 24 Februari, Putin dan Xi bertemu di Beijing dan mengawasi penandatanganan perjanjian yang berjanji bahwa hubungan antara kedua pihak akan “tidak terbatas”. Masih belum jelas apakah Xi mengetahui rencana Rusia untuk menyerang Ukraina pada saat itu. Dalam pertemuan itu, yang berlangsung beberapa jam sebelum Olimpiade Musim Dingin dimulai di Beijing, kedua pemimpin itu melawan tekanan dari Amerika Serikat. Kedua negara menyatakan penentangan mereka terhadap setiap perluasan NATO dan menegaskan bahwa pulau Taiwan adalah bagian dari China. Sambil menawarkan dukungan diam-diam untuk invasi Rusia ke Ukraina, China telah berusaha untuk tampil netral dan menghindari kemungkinan dampak dari mendukung ekonomi Rusia di tengah sanksi internasional. Dalam hubungan telepon itu, Kremlin juga menyatakan kedua pemimpin telah sepakat untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dalam menghadapi sanksi Barat yang “melanggar hukum”. “Disepakati untuk memperluas kerja sama di bidang energi, keuangan, industri, transportasi, dan bidang lainnya, dengan mempertimbangkan situasi ekonomi global yang semakin rumit karena kebijakan sanksi yang melanggar hukum dari Barat,” ungkap Kremlin. Barat telah menerapkan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia sebagai pembalasan atas invasinya ke Ukraina dan Moskow menganggap bahwa Eropa dan AS telah menyebabkan perlambatan ekonomi global.