Jokowi Minta Kejagung Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi Ekspor Minyak Goreng

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 20 April 2022 15:07 WIB
Jakarta, MI - Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara tegas meminta Kejagung mengusut tuntas kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) atau minyak goreng. Hal ini agar masyarakat mengetahui siapa saja pihak yang bermain dalam kasus dugaan mafia minyak goreng. Sebagaimna diketahui, dalam kasus dugaan mafia minyak goreng, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). "Kemarin Kejagung sudah menetapkan 4 tersangka urusan minyak goreng ini dan saya minta diusut tuntas. Sehingga, kita bisa tahu siapa ini yang bermain, bisa ngerti," kata Jokowi di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (20/4). Hingga saat ini, minyak goreng masih menjadi masalah serius meski pemerintah telah memberikan subsidi bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng untuk masyarakat. Jokowi mengatakan tingginya harga minyak goreng di pasaran masih tinggi. "Kita ingin harganya yang lebih mendekati normal. Jadi, memang harganya tinggi karena apa? Harga di luar harga internasional itu tinggi banget sehingga kecenderungan produsen itu pengennya ekspor memang harganya tinggi di luar," pintanya. Oleh sebab itu, kata Jokowi, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menurunkan harga minyak goreng di pasaran. Misalnya, menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng curah. Jokowi menilai, penerapan kebijakan HET minyak curah ke produsen belum efektif. Pasalnya, banyak minyak goreng curah yang dijual diatas HET yang ditetapkan pemerintah. "Kita lihat sudah berjalan beberapa minggu ini belum efektif, di pasar saya lihat minyak curah banyak yang belum sesuai dengan HET yang kita tetapkan. Artinya, memang ada permainan," tutur Jokowi. (La Aswan)

Topik:

Jokowi

Berita Sebelumnya

Kasus Kelangkaan Minyak Goreng Seharusnya Tak Berhenti di 4 Tersangka

Berita Selanjutnya

Polda Metro Siap Tindaklanjuti Laporan Ade Armando Terhadap Sekjen PAN

Berita Terkait

Hukum
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti (Usakti) Abdul Fickar Hadjar (Foto: Dok MI/Pribadi)

Pakar soal Korupsi Whoosh: KPK Bisa Periksa Bekas Presiden-Pejabat Negara, Kecuali "Iblis"

13 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

KPK Periksa Direktur PT Peraga Lambang Sejahtera Haji Mamad soal Korupsi DJKA, Diduga Talangi Dana Kampanye Jokowi Pilpres 2019

28 Oktober 2025 22:27 WIB

Nasional
Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo (Foto: Istimewa)

Terkuak! Megawati Sempat Ingatkan Jokowi Tak Paksakan Proyek Kereta Cepat, Tapi...

28 Oktober 2025 22:00 WIB

Ekonomi
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) (Foto: Istimewa)

Jokowi Akhirnya Buka Suara soal Whoosh

27 Oktober 2025 16:24 WIB

Nasional
Luhut Binsar Pandjaitan (kiri), Joko Widodo (tengah) dan Budi Karya Sumadi (kanan) (Foto: Dok MI/Istimewa)

Siapa "Busuk", Pengurus Proyek atau Whooshnya?

27 Oktober 2025 11:11 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (ketiga kiri), Menteri BUMN Erick Thohir (kiri), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kedua kiri) dan Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan saat meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, (13/10/2022). Progres pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung telah mencapai 88,8 persen dan direncanakan beroperasi pada Juli 2023.

KPK Sudah Lama Tahu Dugaan Mark Up Proyek Whoosh hingga Kaki Agus Pambagio Diinjak Wantimpres!

27 Oktober 2025 00:17 WIB