KPK Siap Antisipasi Terulangnya Kelangkaan Minyak Goreng di Masa Depan

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 26 April 2022 20:15 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap mengantisipasi terulangnya kelangkaan minyak goreng di masa depan. KPK pun mendorong adanya perbaikan tata kelola komoditas strategis. Misalnya, minyak goreng di dalam negeri. "KPK memandang kelangkaan komoditas strategis di dalam negeri. Seperti minyak goreng di masa depan harus dicegah," terang Plt Juru Bicara bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding, Selasa (26/4). Lebih jauh Ipi mengatakan, perbaikan terkait Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya bisa dibenahi dengan mengintegrasikan proses bisnis dari hulu ke hilir kelapa sawit. Sementara itu, perbaikan ini bisa dengan dilakukan dengan Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK). KPK juga telah bekerja sama dengan Kemendagri, Kemenpan RB, Bappenas, dan KSP untuk memperbaiki sistem kelola bahan baku minyak goreng. Kemudian, KPK juga meminta agar data pengolahan minyak goreng dibuat terintegrasi. "Integrasi data berbasis teknologi informasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan ini mengintegrasikan penawaran dan permintaan barang yang diperdagangkan untuk kebutuhan masyarakat dan industri di dalam negeri," jelas Ipi. Ipi kembali kembali mengungkapkan, integrasi data bisa mengidentifikasi kekurangan maupun kelebihan produksi di dalam negeri. Dengan demikian, penjualan bahan baku minyak goreng dapat ditahan bila stok untuk dalam negeri berkurang. (La Aswan)

Topik:

KPK

Berita Sebelumnya

KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Tanah SMKN 7 Tangsel

Berita Selanjutnya

Kerugian Negara atas Korupsi SMKN 7 Tangsel Capai Rp10,5 Miliar

Berita Terkait

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

Respons KPK soal Puluhan Eks Pegawai Ingin Kembali Bertugas di Lembaga Antirasuah

53 menit yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Siapkan Kontra Memori Banding Lawan Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih

1 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Dok MI)

Terkait Korupsi Rita Widyasari, KPK Cari WNA India Sankalp Jaithalia

12 jam yang lalu

Hukum
Mantan Ketua Koperasi Amphuri Bangkit Melayani, Joko Asmoro, usai diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024, Selasa (14/10/2025)

Eks Ketua Koperasi Amphuri Ngaku Tak Tahu Pembagian Kuota Haji 2024 juga Tak Kenal Yaqut

18 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Sita 18 Bidang Tanah Terkait Kasus Pemerasan RPTKA di Kemnaker

18 jam yang lalu

Hukum
Arie Prabowo Ariotedjo (Foto: Istimewa)

Mengapa Ayah Eks Menpora Dito Terseret Dugaan Korupsi Anoda Logam dengan Antam?

18 jam yang lalu