MAKI Berencana Kirim Surat ke Ahok, Soal Apa?

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 26 April 2022 20:33 WIB
Jakarta, MI - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) berencana mengirim surat kepada Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Surat ini berisi permintaan agar Ahok mengingatkan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati kooperatif memenuhi panggilan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "MAKI akan mengirimkan surat kepada Ahok selaku Komisaris Utama Pertamina untuk memerintah Dirut Pertamina segera hadir ke Dewas KPK," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (26/4) Boyamin berharap Ahok menanggapi surat tersebut. Sehingga, Dewas KPK bisa memeriksa Nicke untuk membongkar dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Adapun Lili diduga melanggar etik karena menerima akomodasi serta tiket MotoGP Mandalika dari PT Pertamina. "Surat kepada Ahok dimaksudkan agar pemeriksaan dugaan pelanggaran etik oleh LPS segera tuntas dan segera disidangkan," tegasnya. Sebelumnya, Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris mengatakan Dirut PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati tak kooperatif untuk memenuhi panggilan guna permintaan keterangan terkait dugaan gratifikasi yang diterima Lili. "Klarifikasi terhadap pihak Pertamina belum tuntas karena Dirut Pertamina tidak koperatif. Sudah diundang klarifikasi dan dijadwal ulang, tapi tidak hadir," kata Syamsuddin Haris dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (26/4). Akibat tindakan ini, pengusutan dugaan pelanggaran etik ini pun terhambat. Bahkan, Lili belum diperiksa karena pengumpulan bukti dan keterangan masih belum lengkap. Sehingga, Dewas KPK berharap Nicke dapat kooperatif memenuhi panggilan agar dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Lili bisa segera terang. "Klarifikasi terhadap ibu LPS tertunda karena pengumpulan bahan dan keterangan dari pihak eksternal belum selesai," tegasnya. "Dewas berharap kerjasama Dirut Pertamina bisa bekerja sama dan bersikap koperatif dalam mengungkap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan ibu LPS," imbuh Syamsuddin. Sebagai informasi, Lili diduga menerima gratifikasi berupa akomodasi hotel hingga tiket menonton MotoGP Mandalika dari perusahaan pelat merah yang belakangan disebut Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris adalah PT Pertamina (Persero). Aduan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Dewas KPK dengan meminta klarifikasi dari sejumlah pihak. Selain itu, Tumpak Hatorangan dkk sudah meminta pihak terkait untuk membawa bukti pemesanan penginapan di Amber Lombok Beach Resort dan tiket MotoGP Mandalika pada Grandstand Premium Zona A-Red. (La Aswan)

Topik:

MAKI

Berita Sebelumnya

Kerugian Negara atas Korupsi SMKN 7 Tangsel Capai Rp10,5 Miliar

Berita Selanjutnya

Ahok Sebut Dirut Pertamina akan Penuhi Panggilan KPK Besok

Berita Terkait

Hukum
Koordinator MAKI Boyamin Saiman (Foto: Dok MI/Pribadi)

MAKI akan Uji Materi soal Pengawas Internal Termasuk Menag ke MK

15 September 2025 08:19 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Verifikasi Laporan MAKI soal Dugaan Double Job Eks Menag Yaqut

14 September 2025 13:30 WIB

Hukum
Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) (Foto: Dok MI/Pribadi)

Balas Jubir Yaqut soal Double Job Musim Haji 2024, MAKI: Salah Pikir, Sesat di Akhir!

13 September 2025 23:09 WIB

Hukum
Mantan Menpora Dito Ariotedjo (Foto: Dok MI/Istimewa)

Tak Tersangkakan Bekas Menpora Dito Korupsi BTS, Kejagung akan Digugat Lagi!

13 September 2025 21:04 WIB

Hukum
Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Quomas (Foto: Dok MI/Istimewa)

Yaqut: Tudingan MAKI Keliru

13 September 2025 13:43 WIB

Hukum
Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Quomas (Foto: Dok MI/Ist)

KPK Usut Rangkap Jabatan Eks Menag Yaqut sebagai Amirul Haji dan Pengawas Haji, Terima Rp 7 Juta per Hari!

12 September 2025 23:30 WIB